Clickinfo.co.id – Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Lampung pada Jumat, 8 Mei 2026, tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap daerah.
Agenda yang dibawa pun terlihat lengkap, meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur, meninjau pendidikan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, berdialog dengan nelayan dan petambak, hingga memberikan motivasi kepada siswa Sekolah Rakyat.
Namun di tengah gegap gempita penyambutan, pertanyaan mendasar justru muncul dari ruang publik. Apakah kunjungan tersebut benar-benar membawa solusi konkret bagi rakyat, atau hanya menjadi panggung simbolik yang dipenuhi narasi pencitraan politik?
Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi seorang pemimpin tidak dibangun dari seberapa sering ia hadir di depan kamera, melainkan sejauh mana kehadirannya mampu menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
Rakyat hari ini tidak lagi mudah terpesona oleh seremoni, pidato normatif, maupun agenda simbolik yang miskin dampak jangka panjang.
Mereka menuntut keberpihakan yang nyata, kebijakan yang terukur, dan solusi yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Lampung sendiri bukan daerah tanpa masalah. Provinsi ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural seperti kemiskinan pesisir, rendahnya daya beli masyarakat, pengangguran usia produktif, lemahnya akses pendidikan berkualitas, hingga ketidakstabilan harga hasil pertanian dan perikanan.
Di banyak wilayah, masyarakat nelayan masih bergantung pada tengkulak, petambak menghadapi persoalan pakan dan distribusi, sementara generasi muda kesulitan memperoleh pekerjaan layak.
Karena itu, ketika Wakil Presiden datang membawa agenda pendidikan vokasi dan pemberdayaan nelayan, publik tentu berharap ada langkah konkret yang melampaui retorika administratif.
Janji pengadaan guru bahasa Jepang, misalnya, memang terdengar progresif. Akan tetapi pertanyaannya, apakah negara juga telah menyiapkan perlindungan tenaga kerja, kepastian penempatan, serta sistem pengawasan terhadap eksploitasi pekerja migran?
Pendidikan vokasi tanpa ekosistem ketenagakerjaan yang sehat hanya akan melahirkan lulusan yang siap diekspor, tetapi belum tentu terlindungi.
Begitu pula peresmian Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut tidak boleh berhenti sebagai proyek mercusuar yang hanya indah saat diresmikan.
Pemerintah wajib memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir melalui akses modal murah, teknologi tangkap modern, stabilitas harga hasil laut, jaminan BBM nelayan, hingga perlindungan wilayah tangkap dari kerusakan ekologis dan praktik korporasi yang merugikan rakyat kecil.
Di sinilah letak persoalan mendasar pembangunan nasional hari ini yakni terlalu banyak simbol, terlalu sedikit penyelesaian substansial.
Kehadiran pejabat negara di daerah seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, bukan sebatas agenda protokoler yang dipenuhi pengamanan ketat, baliho politik, dan narasi pencitraan media sosial.
Sebab rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai membangun citra digital, tetapi lemah dalam kapasitas kepemimpinan substantif.
Dalam konteks ini, kritik terhadap Wakil Presiden bukanlah bentuk kebencian politik, melainkan bagian dari kontrol demokrasi yang sehat. Jabatan publik melekat dengan tanggung jawab publik.
Ketika rakyat masih hidup dalam tekanan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketidakpastian masa depan, maka pejabat negara wajib membuka ruang evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Kunjungan kerja ke daerah tidak boleh hanya menjadi parade formalitas yang selesai dalam hitungan jam tanpa menghasilkan perubahan konkret bagi masyarakat.
Rakyat Lampung, sebagaimana rakyat Indonesia pada umumnya, tidak membutuhkan janji yang terus diulang setiap kunjungan pejabat.
Mereka membutuhkan kepastian hidup seperti harga kebutuhan pokok yang stabil, lapangan pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang manusiawi, dan negara yang benar-benar hadir dalam kesulitan mereka.
Jika kunjungan kerja hanya melahirkan dokumentasi media tanpa dampak kebijakan yang jelas, maka masyarakat wajar mempertanyakan urgensi dan efektivitasnya.
Demokrasi tidak dibangun di atas tepuk tangan seremonial, tetapi di atas kepercayaan rakyat yang lahir dari kerja nyata.
Sudah saatnya para pemimpin nasional memahami bahwa era politik kosmetik perlahan mulai ditinggalkan masyarakat.
Masyarakat kini lebih kritis, lebih rasional, dan lebih berani menilai kualitas kepemimpinan berdasarkan hasil nyata, bukan popularitas digital semata.
Karena itu, kunjungan Wakil Presiden ke Lampung seharusnya menjadi momentum menghadirkan solusi konkret, bukan hanya memperkuat pencitraan politik.
Sebab, sejarah tidak akan mencatat seberapa sering seorang pejabat datang ke daerah, melainkan seberapa besar keberaniannya menyelesaikan penderitaan rakyat.
Bandar Lampung, 9 Mei 2026
Oleh: Junaidi Ismail, SH | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
