Clickinfo.co.id – Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Lampung pada 7 Mei 2026 sejatinya membawa harapan besar bagi masyarakat. Program 10 ribu rumah, penanganan kawasan kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga gerakan “Satu Rumah Satu Pohon” terdengar progresif dan menjanjikan.
Namun di balik narasi optimistis tersebut, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara jujur, apakah rakyat benar-benar mampu memiliki rumah dengan sistem pembiayaan yang ada hari ini?
Sebab persoalan utama perumahan rakyat di Indonesia bukan semata kekurangan program, melainkan mahalnya biaya kepemilikan rumah dan rumitnya proses akad kredit.
Negara terlalu sering berbicara tentang pembangunan rumah, tetapi lupa memastikan rakyat benar-benar mampu membeli dan memilikinya secara manusiawi.
Di lapangan, rumah subsidi yang dipromosikan murah ternyata masih menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Harga rumah terus naik mengikuti harga tanah, material bangunan, dan bunga pembiayaan. Sementara pendapatan masyarakat tumbuh sangat lambat.
Akibatnya, rumah subsidi sekalipun masih terasa seperti barang mewah bagi sebagian rakyat kecil.
Ironisnya lagi, masyarakat sering dipaksa menghadapi birokrasi panjang dalam proses pengajuan kredit perumahan rakyat.
Mulai dari verifikasi administrasi, pengecekan riwayat kredit, persyaratan slip gaji, hingga berbagai tahapan perbankan yang berbelit-belit. Tidak sedikit masyarakat kecil akhirnya menyerah sebelum akad kredit dilakukan.
Dalam konteks ini, program pembangunan rumah rakyat akan kehilangan makna sosialnya apabila negara hanya fokus pada angka pembangunan fisik, tetapi gagal menghadirkan akses kepemilikan yang mudah, murah, dan adil.
Rumah bukan sekadar bangunan beton dan atap seng. Rumah adalah simbol martabat manusia. Rumah adalah fondasi stabilitas keluarga, kesehatan mental, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.
Negara yang gagal menyediakan akses hunian layak sebenarnya sedang membiarkan ketimpangan sosial tumbuh secara perlahan.
Persoalan perumahan juga tidak dapat dipisahkan dari wajah kesejahteraan bangsa. Di negara-negara maju, sektor perumahan menjadi instrumen utama menciptakan kelas menengah yang kuat.
Pemerintah hadir memberikan subsidi besar, bunga rendah, bahkan skema rumah sosial yang hampir gratis bagi kelompok rentan.
Indonesia seharusnya mulai berani memikirkan konsep yang lebih progresif dalam kebijakan perumahan nasional.
Jika negara mampu memberikan berbagai insentif besar kepada sektor tertentu, maka seharusnya negara juga mampu menghadirkan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan dasar rakyat berupa tempat tinggal.
Gagasan rumah gratis bagi masyarakat miskin ekstrem tidak boleh langsung dianggap utopis. Justru itulah wujud kehadiran negara yang sesungguhnya.
Negara harus memiliki keberanian politik untuk menjadikan rumah sebagai hak sosial, bukan semata komoditas bisnis.
Tentu konsep tersebut membutuhkan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan keberanian fiskal.
Namun bangsa besar tidak dibangun dengan rasa takut. Bangsa besar dibangun dengan visi kesejahteraan yang berani dan berpihak kepada rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan reformasi besar terhadap sistem pembiayaan rumah rakyat.
Suku bunga kredit harus ditekan serendah mungkin. Uang muka perlu dipermudah. Proses administrasi harus dipangkas secara digital dan transparan.
Jangan sampai rakyat kecil dipersulit oleh sistem yang justru dibuat atas nama membantu rakyat.
Perbankan juga harus berhenti memandang rakyat kecil semata dari kelengkapan administrasi formal.
Banyak masyarakat memiliki kemampuan mencicil, tetapi gagal memenuhi syarat administratif karena bekerja di sektor informal. Padahal sektor informal adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.
Negara tidak boleh kalah cepat dibanding pertumbuhan kawasan kumuh. Ketika harga rumah terus melonjak dan akses pembiayaan semakin sulit, masyarakat miskin akan terdorong tinggal di kawasan yang tidak layak. Di titik inilah kemiskinan struktural akan terus diwariskan antargenerasi.
Karena itu, kunjungan Menteri PKP ke Lampung semestinya tidak berhenti sebagai agenda seremonial dan pencitraan program semata.
Momentum ini harus menjadi pintu evaluasi besar terhadap arah kebijakan perumahan nasional.
Program 10 ribu rumah akan terdengar indah di atas kertas. Tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah rumah yang dibangun, melainkan berapa banyak rakyat kecil yang benar-benar mampu memiliki rumah tersebut tanpa dicekik cicilan dan birokrasi.
Bangsa ini membutuhkan kepastian kesejahteraan yang nyata, bukan cuma slogan pembangunan.
Rakyat tidak hanya membutuhkan rumah yang berdiri, tetapi rumah yang dapat dimiliki dengan rasa aman, harga terjangkau, dan proses yang manusiawi.
Karena sejatinya, kehormatan sebuah negara tidak hanya diukur dari gedung-gedung tinggi di pusat kota, melainkan dari kemampuan negara memastikan setiap rakyatnya memiliki tempat tinggal yang layak untuk hidup, tumbuh, dan bermimpi.
Bandar Lampung, 8 Mei 2026
Oleh: Junaidi Ismail, SH | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
