Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan percepatan realisasi Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah dengan mempermudah izin hunian serta memperbanyak kuota bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah koordinasi dibahas bersama jajaran kementerian, perbankan, dan asosiasi pengembang di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin, 21 September 2026.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri pimpinan perbankan nasional, perbankan daerah, serta delapan asosiasi pengembang perumahan. Pertemuan difokuskan untuk menyamakan gerak antara pemerintah daerah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pelaku usaha konstruksi.
Rahmat Mirzani mengungkapkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayahnya pada 2026 melonjak 450 persen dibanding capaian 2025 yang tercatat 2.394 unit. Dari total sasaran tahun berjalan, sebanyak 9.000 unit telah selesai diverifikasi secara faktual, sementara 3.434 unit sisanya ditargetkan tuntas sebelum pergantian tahun.
“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh penyuksesan PSN 3 Juta Rumah. Forum menjadi ruang untuk menyatukan langkah konkret ke depan antara pemerintah, BP Tapera, pihak pengembang, dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Rahmat Mirzani.
Demi mempercepat penyediaan rumah subsidi baru di luar skema renovasi, Gubernur menginstruksikan dinas teknis berkoordinasi intensif dengan para bupati dan wali kota guna memangkas hambatan birokrasi perizinan. Lembaga keuangan juga diminta memperluas skema kredit terjangkau yang ditopang kemudahan akses lahan serta jaringan infrastruktur yang memadai.
“Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus digerakkan bersama. Kalangan pengembang perlu didukung agar leluasa membangun rumah layak huni bagi warga di seluruh Lampung,” tambahnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty menjelaskan program BSPS difokuskan mengubah rumah tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang sehat dan kokoh. Pihaknya menetapkan batas akhir penyelesaian verifikasi lapangan bersama pemerintah daerah rampung pada Desember mendatang.
“Kami harus menuntaskan verifikasi 13.276 unit pada Desember, sehingga kerja sama verifikasi lapangan dengan pemda mutlak berjalan lancar. Satu rumah menyerap setidaknya dua tukang, sehingga ada lebih dari 26.000 tenaga kerja yang terserap di sektor padat karya, belum termasuk perputaran usaha di toko bangunan dan jasa angkutan material,” terang Rini.
Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri untuk mempercepat distribusi buku tabungan penerima bantuan stimulan di Lampung. Pemerintah pusat turut menyediakan fasilitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, serta Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah bagi pekerja sektor informal maupun toko bahan bangunan.
Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang mengabarkan rencana peluncuran sistem satu data perumahan nasional melalui portal `rumah.go.id` oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada gelaran akad massal di Jombang, Jawa Timur, 17 Desember 2026 mendatang. Provinsi Lampung berpeluang menjadi salah satu wilayah percontohan implementasi sistem digital terpadu.
Sistem digital dirancang berbasis kebutuhan pasar riil (demand-driven) agar para pengembang memiliki kepastian titik lokasi peminat hunian sebelum membebaskan lahan. Integrasi data mencakup peta persebaran konsumen, rantai pasok material konstruksi, alokasi kuota pembiayaan bank penyalur, hingga transparansi riset bagi pemerintah daerah.
