Clickinfo.co.id – Perubahan kondisi geopolitik dan dinamika global menjadi salah satu faktor yang semakin menekan sektor riil Indonesia. Ketidakpastian global berdampak langsung terhadap aktivitas industri, terutama melalui gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya produksi.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dunia usaha adalah keterbatasan bahan baku, baik dari sisi ketersediaan dan akses maupun kenaikan harga serta tarif yang signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan beban operasional dan berpotensi memengaruhi daya saing industri nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, dalam diskusi panel bertema “Optimalisasi Fiskal & Inovasi Danantara Menuju Pertumbuhan Ekonomi 6%” yang digelar Metro TV di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian forum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bertajuk “Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita”.
Acara tersebut menghadirkan Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara sebagai pembicara utama (keynote speaker). Selain Shinta sebagai panelis, hadir pula Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Kiki Verico, serta Leader of People & Organizational Performance Practice Southeast Asia McKinsey & Company Phillia Wibowo.
Selain tekanan pada bahan baku, peningkatan biaya logistik turut memperberat struktur biaya industri. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas berbagai insentif yang telah didorong pemerintah, khususnya bagi sektor padat karya. Manfaat insentif tersebut dapat tergerus oleh tingginya biaya logistik dan beban produksi.
Karena itu, menurut Shinta, dukungan terhadap industri perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor biaya yang memengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha.
Dari sisi permintaan, sektor riil juga menghadapi tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat, masuknya barang ilegal yang memengaruhi pasar domestik, serta dinamika permintaan di pasar ekspor.
Shinta menilai kombinasi berbagai tekanan tersebut telah menimbulkan disrupsi besar pada sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand) yang perlu direspons secara komprehensif.
Penguatan sektor riil, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan pemberian insentif. Upaya tersebut juga harus disertai langkah mengatasi hambatan pasokan, menekan biaya logistik, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pasar domestik tetap sehat. Dengan demikian, industri diharapkan mampu bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp1.200 triliun pada 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.
Danantara akan mengambil peran strategis dalam menggerakkan kebutuhan investasi tersebut dengan menempatkan efisiensi anggaran sebagai salah satu sumber daya untuk mendorong investasi. Menurut Dony, penghematan belanja pemerintah dapat dialihkan ke program investasi dan diperbesar melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public-private partnership.
Melalui skema tersebut, kapasitas pembiayaan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan nilai investasi yang lebih besar dalam jangka panjang.
Kebutuhan investasi itu juga menjadi bagian dari transformasi struktur ekonomi Indonesia, dari ketergantungan pada komoditas menuju ekonomi berbasis industri. Pemerintah mendorong percepatan industrialisasi melalui penyesuaian regulasi dan kebijakan guna menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi serta pengembangan sektor produktif.
Dalam konteks tersebut, Danantara berperan sebagai katalis untuk mendorong masuknya investasi ke berbagai sektor strategis, termasuk hilirisasi.
Pada 2026, Danantara telah mengalokasikan Rp225 triliun untuk investasi hilirisasi. Investasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga mendorong terbentuknya kegiatan industri baru dan penciptaan lapangan kerja.
Dony menilai kombinasi efisiensi anggaran, skema KPBU, industrialisasi, dan investasi hilirisasi mencerminkan perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Pembiayaan publik diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk memperbesar investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
