Clickinfo.co.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis, 8 Oktober 2026.
Mirza mengatakan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan sejalan dengan tujuan negara, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.
Ia menekankan bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan karena aktivitas sektor swasta turut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Mirza menjelaskan, perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut didukung berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak bersama serta menyelaraskan program agar memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Mirza.
Mirza menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki visi “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.
Ia menilai keterbatasan anggaran pemerintah membuat pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan agar bergerak menuju tujuan yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga memaparkan program Desaku Maju yang dapat menjadi ruang kolaborasi CSR. Program ini mencakup penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan pendidikan vokasi, pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.
Ia menyebut peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan PHC ditargetkan mencapai 15–20 persen.
Mirza mencontohkan kolaborasi melalui program Desaku Maju, ketika program pemerintah yang mencakup PHC, pengering hasil pertanian (dryer), dan vokasi diperkuat dengan dukungan perusahaan melalui bantuan mesin pakan dan DOC ayam.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah, CSR, serta program pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dapat diintegrasikan dalam satu kawasan. Dengan demikian, upaya bersama tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian desa.
“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” katanya.
Selain penguatan ekonomi desa, Mirza mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya.
Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih sejumlah desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan kembali identitas, sejarah, budaya, produk masyarakat, serta ekonomi kreatif berbasis budaya. Ia berharap Forum CSR dapat mengambil peran dalam pengembangan desa-desa tersebut.
Dalam kegiatan itu juga disampaikan bahwa sinergi pemerintah dan dunia usaha diarahkan untuk mengubah paradigma CSR, dari sekadar kegiatan bantuan menjadi investasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan, kolaborasi, dan keberlanjutan program.
“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam skema kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sementara itu, dunia usaha berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.
Untuk memperkuat sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Planbook CSR 2026–2030 sebagai landasan agar kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dokumen tersebut berfungsi memberikan kepastian arah program, memastikan keterpaduan kegiatan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR.
Mirza mengajak dunia usaha untuk mengintegrasikan program CSR dengan program pemerintah sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia menyebut semangat tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yakni semangat saling membantu dan saling menguatkan.
“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Mirza mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan kemitraan untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung.
“Mari kuatkan sinergi dan kemitraan, untuk pembangunan yang semakin hebat,” pungkasnya.
