Clickinfo.co.id — Gejolak pasar keuangan nasional menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola, dan memulihkan kepercayaan investor. Stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga melalui pernyataan optimistis, tetapi harus didukung kebijakan yang konsisten, fundamental ekonomi yang kuat, serta kepastian bagi dunia usaha.
Jamal, Pengurus DPP APINDO Lampung, menilai situasi tersebut harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kebijakan untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi nasional secara menyeluruh. Menurutnya, ketika kepercayaan pasar menghadapi tekanan, pemerintah perlu melihat persoalan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kondisi nyata.
“Fakta sudah membawa kita sampai pada titik ini. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan, dibantah begitu saja, atau terus-menerus dicari rasionalisasinya. Ada persoalan mendasar yang harus dijawab: sistem perlu diperbaiki dan kepercayaan pasar harus dipulihkan,” menjadi pesan utama dalam pandangan tersebut.
Sorotan terhadap kondisi pasar menguat setelah Reuters melaporkan bahwa pada 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sekitar 11,4 persen. Gejolak tersebut terjadi setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan rencana peninjauan status pasar Indonesia menyusul kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola pasar saham. Rencana perubahan klasifikasi tersebut masih dalam proses peninjauan sehingga belum menjadi keputusan final.
Kondisi ini memperlihatkan pentingnya kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar, keterbukaan informasi, dan kepastian regulasi. Meski demikian, gejolak pasar tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Karena itu, respons pemerintah perlu mencakup pembenahan struktural sekaligus pengelolaan risiko ekonomi secara menyeluruh.
Program Besar Harus Selaras dengan Kapasitas Fiskal
Jamal menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan ekonomi berjalan selaras dengan kemampuan anggaran negara, kondisi riil perekonomian, dan kebutuhan masyarakat.
Presiden, Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing. Kebijakan fiskal, moneter, pengawasan sektor keuangan, dan pelaksanaan program prioritas nasional harus saling mendukung, bukan menciptakan ketidakpastian baru bagi pasar maupun pelaku usaha.
Pemerintah memang memiliki agenda pembangunan yang besar. Namun, besarnya target tidak boleh membuat perhitungan risiko, efektivitas belanja, dan kemampuan pembiayaan menjadi pertimbangan sekunder.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilaksanakan dengan perencanaan matang, tata kelola transparan, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan fiskal dan penguatan kegiatan ekonomi produktif.
Persoalannya bukan semata-mata apakah suatu program layak dijalankan, melainkan bagaimana memastikan pembiayaannya realistis, pelaksanaannya efektif, serta manfaat ekonominya menjangkau masyarakat luas.
APBN harus mampu menjalankan fungsi pembangunan sekaligus menjaga daya tahan ekonomi ketika menghadapi tekanan. Setiap kebijakan belanja perlu dinilai berdasarkan manfaat, dampak terhadap pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan negara mempertahankan ruang fiskal yang sehat.
Dunia Usaha Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Optimisme
Bagi dunia usaha, kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Pengusaha membutuhkan kepastian regulasi, akses pembiayaan yang memadai, permintaan pasar yang terjaga, serta iklim usaha yang memungkinkan investasi tumbuh secara berkelanjutan.
Ketika ketidakpastian meningkat, pelaku usaha dapat meninjau kembali rencana ekspansi, menunda investasi, atau mengambil sikap lebih berhati-hati. Jika berlangsung luas dan berkepanjangan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan kepastian dalam pelaksanaan.
Transparansi pasar modal harus diperkuat. Penegakan aturan perlu dilakukan secara konsisten. Informasi yang relevan bagi investor harus tersedia secara memadai, sementara dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Di sisi lain, kebijakan fiskal dan moneter perlu dikomunikasikan secara jelas agar dunia usaha dapat memperhitungkan risiko dan menyusun strategi bisnis secara rasional.
Pemulihan kepercayaan tidak dapat dilakukan melalui komunikasi semata. Pasar membutuhkan bukti bahwa pembenahan benar-benar dijalankan dan menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Persepsi, Fundamental, dan Kepercayaan Harus Dibenahi Bersama
Dalam membaca kondisi ekonomi, persepsi pasar, fundamental ekonomi, dan kepercayaan investor saling berkaitan. Persepsi dapat memengaruhi keputusan investasi dalam jangka pendek, sedangkan fundamental dan kualitas kelembagaan menentukan daya tahan ekonomi dalam jangka panjang.
Ketika pasar mempertanyakan transparansi, penegakan aturan, atau konsistensi kebijakan, pemerintah perlu menjawabnya melalui perbaikan konkret. Sebaliknya, respons yang hanya berfokus pada penjelasan tanpa disertai perubahan yang dapat diverifikasi berisiko tidak cukup untuk mengembalikan keyakinan pelaku pasar.
Artinya, pekerjaan rumah pemerintah tidak berhenti pada upaya menenangkan pasar. Hal yang lebih penting ialah membangun sistem yang dapat dipercaya, memastikan regulasi diterapkan secara adil, dan menjaga agar keputusan ekonomi dibuat berdasarkan perhitungan terukur.
Pemerintah juga perlu membedakan tekanan yang bersumber dari dinamika global dan persoalan domestik yang dapat diperbaiki melalui kebijakan. Dengan demikian, langkah penanganan bisa lebih tepat sasaran dan tidak semata-mata bersifat reaktif.
Momentum Evaluasi Menyeluruh
Jamal menekankan bahwa kondisi pasar seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi lintas sektor. Pemerintah perlu mengukur kembali efektivitas program, meninjau risiko pembiayaan, memperbaiki tata kelola, serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.
Evaluasi tersebut bukan berarti meniadakan seluruh program prioritas. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan benar-benar memberikan manfaat, tidak membebani kapasitas fiskal secara tidak terukur, dan tetap mendukung pertumbuhan sektor produktif.
Di saat yang sama, penguatan ekonomi nasional perlu bertumpu pada sektor usaha yang luas, mulai dari industri, perdagangan, pertanian, jasa, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan ekosistem usaha yang sehat, bukan hanya aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada program tertentu.
Pemerintah harus memastikan peluang usaha, akses modal, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Sebab, ketahanan ekonomi nasional pada akhirnya juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang, masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, dan rumah tangga untuk mempertahankan daya beli.
Kepercayaan Harus Dibangun Kembali dengan Bukti Nyata
Pada akhirnya, ekonomi tidak hanya bergerak karena janji, target, atau besarnya program pemerintah. Ekonomi membutuhkan kepastian, kredibilitas, fundamental yang kuat, dan kepercayaan.
Presiden beserta seluruh jajaran terkait perlu menjadikan kondisi ini sebagai bahan evaluasi serius. OJK perlu memperkuat pengawasan dan tata kelola pasar modal sesuai kewenangannya. Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara independen. Sementara itu, pemerintah melalui kebijakan fiskal harus memastikan setiap program berjalan dengan pembiayaan terukur dan manfaat yang jelas.
Bagi Jamal, tantangan saat ini bukan sekadar merespons gejolak pasar, melainkan memastikan fondasi perekonomian Indonesia tetap kredibel di mata investor sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kepercayaan tidak bisa dipulihkan hanya dengan penjelasan. Kepercayaan harus dibangun kembali melalui kebijakan yang konsisten, perhitungan yang realistis, penegakan aturan yang tegas, dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat serta dunia usaha.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau ambisi pembangunan. Ukuran penting lainnya adalah kemampuan kebijakan menjaga stabilitas, mendorong investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata.
Kini, yang dibutuhkan adalah keberanian mengevaluasi, kesungguhan membenahi, dan konsistensi menjalankan perbaikan. Sebab, tanpa kepercayaan, investasi sulit tumbuh optimal; tanpa fundamental yang kuat, stabilitas rentan terganggu; dan tanpa kepastian, dunia usaha akan sulit bergerak dengan keyakinan.
