Clickinfo.co.id — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengembangan pembiayaan karbon sektor kehutanan seiring penetapan Lampung sebagai proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi hijau dan pengelolaan kehutanan berkelanjutan di daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Karbon Sektor Kehutanan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan di Grand Mercure Lampung, Kamis, 7 Mei 2026.
“Kami ingin Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara agenda lingkungan, agenda ekonomi, dan agenda sosial,” ujar Marindo.
Menurutnya, forum FGD tersebut penting karena mempertemukan regulator, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga keuangan untuk membahas upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus menghadirkan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Hari ini dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau. Negara-negara mulai menghitung emisi, mengukur jejak karbon, dan membangun sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari komitmen global menahan laju perubahan iklim,” katanya.
Marindo menambahkan, Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui target Enhanced Nationally Determined Contribution, di mana sektor kehutanan memegang peran strategis dalam pencapaian target tersebut.
Ia menjelaskan, Lampung memiliki posisi penting karena memiliki kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perhutanan sosial, serta ekosistem dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.
“Semua ini merupakan aset ekologis yang nilainya sangat besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana aset tersebut tidak hanya dijaga, tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Marindo, pembiayaan karbon membuka perspektif baru dalam pengelolaan kehutanan. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, hutan kini juga memiliki nilai tambah melalui kemampuan menyerap karbon.
“Dan kemampuan itu dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi, sepanjang prosesnya kredibel, terukur, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pembangunan proyek karbon bukan pekerjaan sederhana karena melibatkan proses identifikasi lahan, penyusunan baseline, pengukuran stok karbon, verifikasi, perizinan, hingga skema perdagangan karbon.
Karena itu, forum diskusi dinilai penting untuk menjawab kebutuhan proyek karbon dengan sistem pembiayaan yang mudah diakses dan layak secara bisnis.
Dalam kesempatan tersebut, Marindo juga menyoroti tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kepastian regulasi, penguatan perhutanan sosial, dan akses pembiayaan.
“Banyak inisiatif kehutanan yang sebenarnya potensial, tetapi berhenti di tahap gagasan karena terbentur modal awal. Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi sangat krusial,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan gagasan yang kuat, solusi aplikatif, serta kerja sama yang semakin solid demi mewujudkan kehutanan Lampung yang lestari dan bernilai ekonomi.
Sementara itu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan serta sinergi dalam penguatan pembiayaan berkelanjutan sektor kehutanan.
Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut penetapan Lampung sebagai proyek percontohan nasional pengembangan NEK Perhutanan Sosial yang dituangkan melalui nota kesepahaman antara OJK dan Kementerian Kehutanan pada tahun lalu.
“FGD ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembiayaan ekonomi karbon yang kredibel, bankable, dan dapat diimplementasikan,” ujar Agus.
