Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan transformasi layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) nasional agar semakin terintegrasi dan berbasis data demi memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mempermudah masyarakat. Penegasan disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Pelayanan Samsat dan Sinergi Pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, serta Opsen BBNKB di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa, 14 Juli 2026.
Pertemuan nasional difokuskan menyelaraskan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menuntut sinkronisasi data terpusat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan PT Jasa Raharja guna menjamin optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Masyarakat mendambakan layanan cepat, transparan, dan berkepastian. Pembenahan Samsat tidak cukup bertumpu pada pembagian sekat birokrasi, melainkan pembentukan ekosistem pelayanan terpadu melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan pangkalan data bersama,” tutur Marindo.
Sebagai wujud terobosan di daerah, pemprov mengoperasikan Samsat Drive Thru yang melayani perpanjangan pajak tahunan hingga pengesahan lima tahunan tanpa mengharuskan pengendara turun dari kendaraan. Seluruh rangkaian verifikasi berkas, pembayaran, sampai pencetakan STNK dan pelat nomor baru tuntas diselesaikan dalam rentang 15–20 menit guna mengurai kepadatan antrean loket.
Pada agenda yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa forum koordinasi nasional diarahkan menyatukan persepsi regulasi baru sekaligus mempercepat transfer praktik terbaik antardaerah. Peningkatan kepatuhan wajib pajak didorong lewat eksplorasi pembiayaan kreatif, seperti pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan bersama Baznas.
Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menambahkan pentingnya memantapkan konsolidasi tiga pilar Samsat secara berkesinambungan. Keterhubungan basis data registrasi kendaraan, catatan kependudukan, histori pajak, dan angka kecelakaan lalu lintas diposisikan sebagai landasan utama merumuskan kebijakan publik yang presisi serta memperluas jangkauan kanal pembayaran digital di seluruh pelosok tanah air.
