Clickinfo.co.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa, 7 Juli 2026. Pengukuhan tiga wadah strategis dipersiapkan demi memperkuat stabilitas keamanan daerah dan menjaga keharmonisan antarwarga majemuk.
Struktur kepengurusan yang dilantik menetapkan Muhammad Bahrudin sebagai Ketua FKUB periode 2026–2030, Darussalam sebagai Ketua FPK masa bakti 2025–2029, serta Gandhi Liyorba Indra memimpin FKDM untuk rentang waktu 2026–2030. Mirza mengingatkan para tokoh yang dilantik memikul tanggung jawab moral menjaga kedamaian di bumi Ruwa Jurai.
“Saudara-saudara mengemban amanah menjaga kepercayaan publik dan stabilitas daerah. Lampung sejak dahulu menjadi rumah bersama yang terbuka dan ramah bagi beragam suku bangsa untuk hidup berdampingan secara damai,” tutur Mirza dalam sambutannya.
Mirza menilai keterbukaan karakter masyarakat Lampung merupakan warisan budaya luhur yang mengikat erat persaudaraan warga lintas etnis, mulai dari suku Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Minang, Batak, hingga warga asal pelosok Nusantara lainnya. Sikap saling menghargai diposisikan sebagai modal sosial utama mengawal kelancaran program pembangunan ekonomi daerah.
Stabilitas sosial dipandang mutlak terjaga mengingat lebih dari dua juta keluarga di Lampung menggantungkan nafkah pada sektor primer pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Pasokan komoditas pangan andalan lokal seperti padi, jagung, singkong, tebu, kopi, hingga lada berperan penting menopang ketahanan pangan skala nasional.
“Tanpa stabilitas, pembangunan tidak akan berjalan. Lewat suasana yang aman dan harmonis, seluruh potensi kekayaan alam daerah dapat dikelola optimal demi menyejahterakan rakyat,” tegas Mirza.
Gubernur mengajak jajaran pengurus baru bersama Forkopimda, tokoh adat, kalangan akademisi, dan organisasi kemasyarakatan terus membuka ruang dialog dalam merespons dinamika sosial. Pendekatan musyawarah diyakini mampu memelihara kerukunan antarumat beragama dan menangkal benih perselisihan di tengah warga.
