• Redaksi
  • Tentang Kami
Minggu, November 22, 2026
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
No Result
View All Result
Home Berita

DPP KAMPUD Nilai BPN Bandar Lampung Tunda Layanan SHM, Laporan Resmi Masuk Ombudsman

AidilEditorAidil
30/06/2026
in Berita
A A
DPP KAMPUD Nilai BPN Bandar Lampung Tunda Layanan SHM, Laporan Resmi Masuk Ombudsman

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi melaporkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, S.SiT., M.M., ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. | Ist

Clickinfo.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi melaporkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, S.SiT., M.M., ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam pelayanan publik di bidang pertanahan.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., saat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Senin, 29 Juni 2026.

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa, 30 Juni 2026, Seno Aji menjelaskan bahwa laporan pengaduan telah diterima secara resmi oleh petugas Ombudsman bernama Rasmillah dan kini tengah memasuki tahap verifikasi dokumen oleh tim penelaah.

ArtikelTerkait

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

“Laporan pengaduan terkait dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dengan dalil pengamanan administrasi atas permohonan pelayanan publik pemisahan bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2494 dan pemecahan bidang SHM Nomor 4974 atas nama DMP selaku principal oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, telah kami daftarkan langsung dan diterima petugas bernama Rasmillah pada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Saat ini laporan masuk pada tahap verifikasi dokumen oleh tim telaah,” kata Seno Aji.

Menurut Seno Aji, laporan tersebut didasarkan pada dugaan adanya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menilai kebijakan yang diambil Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah melampaui kewenangan dan merugikan pemohon.

Ia mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 40 ayat (1), yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Seno Aji menilai penundaan penyelesaian permohonan pemisahan dan pemecahan sertipikat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal, menurutnya, pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pelayanan disebut telah memasuki tahap akhir dan hanya menunggu penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan. Namun, penyelesaian permohonan tersebut ditunda dengan alasan pengamanan administrasi.

“Sebagai penyelenggara pelayanan publik, kewenangan BPN tidak boleh berubah menjadi aparat penegak hukum. Penundaan yang dilakukan hanya dengan alasan takut terhadap jaksa dan khawatir menimbulkan persoalan menjelang masa pensiun merupakan tindakan yang menurut kami tidak memiliki dasar yang jelas,” ujar Seno Aji.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung sempat menyarankan agar pemohon membayar uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan surat dari Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan. Namun, menurutnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 2494 maupun SHM Nomor 4974 atas nama DMP tidak tercantum dalam putusan maupun surat tersebut sehingga dinilai tidak memiliki keterkaitan.

Atas dasar itu, DPP KAMPUD menilai alasan penundaan pelayanan tidak memiliki landasan hukum yang memadai dan berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon.

Seno Aji berharap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung beserta pihak terkait, kemudian menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apabila ditemukan adanya maladministrasi.

“Harapannya tim pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung segera memeriksa Kepala Kantor Pertanahan dan satuan kerja terkait, kemudian Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerbitkan LHP yang menyatakan Kepala Kantor BPN Bandar Lampung telah melakukan maladministrasi berupa penundaan berlarut, serta merekomendasikan agar permohonan pemohon segera diselesaikan demi kepastian dan kemanfaatan hukum,” pungkasnya.

Selain melapor ke Ombudsman, Seno Aji juga mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menyampaikan laporan pengaduan kepada Kapolda Lampung. Menurutnya, tindakan penundaan pelayanan tersebut dinilai telah menghambat hak masyarakat dalam memperoleh layanan publik.

Sementara itu, petugas penerima laporan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Rasmillah, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan akan diteruskan kepada tim penelaah.

“Akan saya teruskan laporan ini, dan nanti tim telaah akan menghubungi pelapor untuk memberikan informasi terkait kelengkapan dokumen laporan,” kata Rasmillah.

Tags: BPN Bandar LampungDPP KAMPUDOmbudsman RI
Previous Post

Produktivitas Petani Jadi Kunci Ekonomi Tanggamus, Bupati Dorong Pendampingan Lapangan

Next Post

Cetak Sejarah, Dua Pelajar Lampung Selatan Tembus Paskibraka Tingkat Pusat 2026

Related Posts

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

21/11/2026
Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

21/11/2026
Relawan Masker dan Warung Prabowo 08 Beberkan Kriteria serta Tiga Sosok Calon Wapres RI

Relawan Masker dan Warung Prabowo 08 Beberkan Kriteria serta Tiga Sosok Calon Wapres RI

20/11/2026
TV flagship Master Series hadir dalam ukuran 55 dan 65 inci, dengan layar Glare Free dan desain yang menyatu dengan dinding

TV flagship Master Series hadir dalam ukuran 55 dan 65 inci, dengan layar Glare Free dan desain yang menyatu dengan dinding

20/11/2026
Melalui Dialog EWS, Kemenag Lampung Dorong Pencegahan Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Melalui Dialog EWS, Kemenag Lampung Dorong Pencegahan Konflik Pendirian Rumah Ibadah

18/11/2026
DPP Komite OSIS Nasional Minta Klarifikasi Dugaan Pungli di Forum OSIS Pangandaran

DPP Komite OSIS Nasional Minta Klarifikasi Dugaan Pungli di Forum OSIS Pangandaran

17/11/2026
Next Post
Cetak Sejarah, Dua Pelajar Lampung Selatan Tembus Paskibraka Tingkat Pusat 2026

Cetak Sejarah, Dua Pelajar Lampung Selatan Tembus Paskibraka Tingkat Pusat 2026

Shobat di Sragi, Egi Tegaskan Pembangunan Tak Cukup Hanya Jalan dan Jembatan

Shobat di Sragi, Egi Tegaskan Pembangunan Tak Cukup Hanya Jalan dan Jembatan

Buka Pintu bagi Petugas BPS, Wagub Jihan Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Buka Pintu bagi Petugas BPS, Wagub Jihan Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Dampingi Wamen HAM, Wagub Jihan Tegaskan ASN Cerminan Layanan Publik yang Adil

Dampingi Wamen HAM, Wagub Jihan Tegaskan ASN Cerminan Layanan Publik yang Adil

Bidik Pasar Kerja Korea Selatan, Pemprov Lampung Perluas Program Migran Vokasi

Bidik Pasar Kerja Korea Selatan, Pemprov Lampung Perluas Program Migran Vokasi

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat
Berita

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

EditorAidiland1 others
21/11/2026

Clickinfo.co.id — Hingga H-1 tenggat pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sesuai amanat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, 10 provinsi...

Read more
Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

21/11/2026
Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

21/11/2026
Muscam VI Golkar Kota Agung Timur Tetapkan Ketua PK Periode 2026–2031

Muscam VI Golkar Kota Agung Timur Tetapkan Ketua PK Periode 2026–2031

20/11/2026
Perkuat Peran Dakwah Nasional, IKADI Lampung Hadiri Munas IV di Jakarta

Perkuat Peran Dakwah Nasional, IKADI Lampung Hadiri Munas IV di Jakarta

20/11/2026
clickinfo.co.id

Lampung, Indonesia
Telepon : 081225227939
E-mail : admin@clickinfo.co.id

  • Beranda
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.