• Redaksi
  • Tentang Kami
Sabtu, November 21, 2026
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
No Result
View All Result
Home Artikel Opini

Hentikan Kerja Paksa di Laut

AidilEditorAidil
06/10/2026
in Opini
A A
Hentikan Kerja Paksa di Laut

Ilustrasi. | Ist

Clickinfo.co.id – KASUS dugaan penyiksaan terhadap empat Anak Buah Kapal (ABK) KM Maulana 23 di perairan Kepulauan Aru tidak boleh berhenti hanya karena videonya viral. Justru dari kasus inilah negara harus membuka mata lebih lebar, jangan sampai laut menjadi ruang gelap tempat kekerasan, kerja paksa, dan eksploitasi manusia berlangsung tanpa pengawasan.

Video yang beredar pada awal Oktober 2026 memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap para ABK. Aparat kepolisian bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian bergerak. Empat korban dievakuasi dan menjalani perawatan di RSUD Dobo, sementara kapal diamankan dan izin operasionalnya ditindak.

Langkah cepat tersebut patut diapresiasi. Namun, pekerjaan negara belum selesai.

ArtikelTerkait

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

Jika benar para ABK dipukul dengan benda kayu, disundut rokok, disiram air panas, dimasukkan ke dalam tong atau bak air, diinjak, bahkan dijemur sebagai hukuman karena tidak memenuhi target tangkapan, maka persoalannya bukan lagi sebatas hubungan kerja yang buruk. Ini menyangkut dugaan tindak pidana serius dan pelanggaran terhadap martabat manusia.

Lebih memprihatinkan lagi bila benar para korban dijanjikan upah Rp10 juta, tetapi hanya menerima sekitar Rp500 ribu. Apalagi terdapat dugaan keluarga korban diberi informasi yang tidak sesuai mengenai kondisi mereka.

Di titik inilah aparat harus bekerja dengan terang dan menyeluruh.
Siapa yang merekrut? Siapa yang memerintah? Siapa yang melakukan kekerasan? Siapa yang mengetahui tetapi membiarkan? Dan apakah praktik seperti ini hanya terjadi pada satu kapal? Pertanyaan terakhir sangat penting.

Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada orang-orang yang terlihat melakukan pemukulan. Jika penyidikan menemukan adanya sistem perekrutan, pengupahan, pengawasan atau jaringan yang sengaja menempatkan ABK dalam kondisi eksploitatif, seluruh rantainya harus ditelusuri sesuai bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab kerja paksa bukan persoalan kecil.

Pancasila menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu fondasi kehidupan berbangsa. UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk hidup serta memperoleh perlindungan atas martabat dan hak asasinya.

Karena itu, seseorang yang bekerja di kapal penangkap ikan tidak kehilangan hak kemanusiaannya hanya karena berada jauh di tengah laut.

Mereka tetap manusia, mereka tetap pekerja, mereka juga tetap warga negara yang berhak diperlakukan secara layak.

Di sisi lain, penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional. Jangan menghukum seseorang hanya berdasarkan kemarahan masyarakat atau potongan video. Bukti harus diperiksa, korban harus dilindungi, saksi harus didengar, dan setiap orang yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum. Tetapi kehati-hatian hukum bukan alasan untuk lamban.

Kasus KM Maulana 23 seharusnya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan yang lebih luas terhadap tata kelola ketenagakerjaan di kapal-kapal penangkap ikan. Sistem perekrutan, kontrak kerja, pembayaran upah, jam kerja, keselamatan, mekanisme pengaduan, hingga pengawasan terhadap perusahaan dan kapal perlu diperiksa secara serius.

Negara tidak boleh baru hadir setelah video penyiksaan viral, pengawasan harus hadir sebelum korban jatuh.

Masyarakat juga memiliki peran. Informasi mengenai dugaan kekerasan, eksploitasi atau kerja paksa harus disampaikan melalui jalur hukum yang tepat. Media pun harus memberitakan secara bertanggung jawab, mengungkap fakta, melindungi identitas dan kondisi korban, serta tidak menghakimi orang sebelum proses hukum selesai.

Kita tidak boleh membiarkan kapal penangkap ikan berubah menjadi tempat di mana hukum seolah berhenti bekerja.

Laut memang luas, tetapi hukum tidak boleh kehilangan jangkauan hanya karena pelanggaran terjadi jauh dari daratan.

Kasus ini harus menjadi peluang untuk memastikan tidak ada lagi ABK yang dipaksa bekerja dengan ancaman, disiksa karena target tangkapan, ditipu mengenai upah, atau diperlakukan seolah tidak memiliki hak.

Tangkap dan proses setiap pelaku yang terbukti terlibat, bongkar jika ada jaringan, lindungi korban, serta perbaiki sistem pengawasan.

Itulah cara negara menjaga kewibawaannya sekaligus memastikan bahwa kemajuan industri perikanan tidak dibayar dengan penderitaan manusia.

Sebab sebesar apa pun hasil tangkapan di laut, tidak ada satu kilogram cumi-cumi pun yang pantas dibayar dengan darah dan penderitaan seorang manusia.

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

Via: Junaidi Ismail
Tags: Kepulauan AruKerja PaksaOpini
Previous Post

Pemprov Lampung Minta ITERA Perkuat Inovasi untuk Menjawab Persoalan Daerah

Next Post

Pelaku Bisnis Didorong Pahami Pentingnya Penghormatan HAM di Dunia Usaha

Related Posts

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

21/11/2026
Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

20/11/2026
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

19/11/2026
Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

18/11/2026
Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

17/11/2026
Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

15/11/2026
Next Post
Pelaku Bisnis Didorong Pahami Pentingnya Penghormatan HAM di Dunia Usaha

Pelaku Bisnis Didorong Pahami Pentingnya Penghormatan HAM di Dunia Usaha

Siswa SMA YP Unila Michael Hafidz Perkuat Persik Kediri U18 di EPA One 2026/2027

Siswa SMA YP Unila Michael Hafidz Perkuat Persik Kediri U18 di EPA One 2026/2027

Pengukuhan Majelis Al-Muwasholah Sumsel Jadi Momentum Pererat Silaturahmi Ulama

Pengukuhan Majelis Al-Muwasholah Sumsel Jadi Momentum Pererat Silaturahmi Ulama

Negara Tidak Boleh Kecolongan Lagi

Negara Tidak Boleh Kecolongan Lagi

Gubernur Lampung Beberkan Konsep Ketahanan Pangan Hulu-Hilir kepada Peserta Didik Sespimti

Gubernur Lampung Beberkan Konsep Ketahanan Pangan Hulu-Hilir kepada Peserta Didik Sespimti

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat
Berita

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

EditorAidiland1 others
21/11/2026

Clickinfo.co.id — Hingga H-1 tenggat pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sesuai amanat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, 10 provinsi...

Read more
Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

21/11/2026
Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

21/11/2026
Muscam VI Golkar Kota Agung Timur Tetapkan Ketua PK Periode 2026–2031

Muscam VI Golkar Kota Agung Timur Tetapkan Ketua PK Periode 2026–2031

20/11/2026
Perkuat Peran Dakwah Nasional, IKADI Lampung Hadiri Munas IV di Jakarta

Perkuat Peran Dakwah Nasional, IKADI Lampung Hadiri Munas IV di Jakarta

20/11/2026
clickinfo.co.id

Lampung, Indonesia
Telepon : 081225227939
E-mail : admin@clickinfo.co.id

  • Beranda
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.