Clickinfo.co.id – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, mendesak pimpinan TNI dan Korps Marinir mengusut dugaan praktik pemerasan berkedok profesi jurnalistik yang meresahkan prajurit.
Desakan muncul menyusul beredarnya bukti transfer senilai Rp3 juta yang diduga berkaitan dengan penurunan konten pemberitaan di media sosial.
Sorotan bermula dari unggahan berita secara berulang pada sejumlah akun TikTok dan media daring mengenai dugaan bisnis bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Konten pemberitaan ikut menyeret nama Joko Albertus serta mencatut satuan Brigif Marinir Lampung.
Persoalan kian menyita perhatian publik setelah tangkapan layar bukti transfer bertanggal 20 November 2026 beredar luas. Dokumen transaksi memperlihatkan pengiriman dana sebesar Rp3 juta ke rekening SeaBank atas nama Teguh Wahyudi, lengkap dengan tangkapan layar percakapan WhatsApp soal permintaan penghapusan unggahan TikTok yang dibalas bahwa konten telah diturunkan.
Menanggapi temuan di lapangan, Bambang menegaskan bahwa karya jurnalistik yang menyangkut institusi negara wajib bertumpu pada fakta, bukti kuat, serta konfirmasi berimbang. Ia menyayangkan apabila ada pihak menerbitkan berita tanpa proses verifikasi memadai lalu menjadikannya alat tawar untuk meminta imbalan kepada pihak terberita.
“Kami mendukung kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial. Namun, jangan sampai profesi wartawan dijadikan alat untuk menekan atau meminta keuntungan pribadi. Jika ada dugaan pemerasan, ini harus diusut,” tegas Bambang.
Bambang menilai bukti transaksi perbankan dan riwayat pesan singkat perlu ditelusuri secara menyeluruh guna memastikan keterkaitan antara aliran uang dengan penghapusan berita. “Kami meminta pimpinan TNI maupun Marinir berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri identitas pemilik rekening, aliran dana, komunikasi WhatsApp, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Jangan hanya anggota yang diberitakan diperiksa, tetapi pihak yang meminta uang juga harus ditelusuri,” ujarnya.
Selain pelacakan aliran dana, ia mendorong penelusuran legalitas terhadap pengelola akun TikTok, identitas penulis berita, badan hukum perusahaan pers, alamat kantor redaksi, hingga penanggung jawab media penerbit konten. Apabila penyelidikan menemukan unsur pemerasan, intimidasi, maupun pelanggaran pidana lain, pelaku wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai nama baik TNI dan Marinir dirugikan, begitu pula marwah wartawan profesional tercoreng akibat ulah segelintir oknum. Pers adalah alat kontrol sosial, bukan alat untuk mengintimidasi dan mencari keuntungan pribadi,” tutup Bambang.












