Clickinfo.co.id – Dua organisasi relawan pendukung pemerintah, yakni Relawan Masker Prabowo 08 dan Relawan Warung Prabowo 08, menilai tiga tokoh nasional memiliki kapasitas layak untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto apabila terjadi pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) di tengah masa jabatan.
Ketiga figur yang disorot adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Dr. (HC) Ir. H. M. Hatta Rajasa, serta Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
Ketua Umum Relawan Masker Prabowo 08 (Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo 08), Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres di tengah periode telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Tata Tertib MPR RI. Tahapan konstitusional diawali rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menyusun jadwal sidang serta mengirim pemberitahuan resmi kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua nama calon Wapres beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna. Setelah tim verifikasi MPR memeriksa berkas paling lama tujuh hari, Sidang Paripurna MPR digelar maksimal 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan guna memilih salah satu calon lewat suara terbanyak hingga pelantikan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Menurut pandangan Tody Ardiansyah Prabu, S.H., Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan tiga variabel utama dalam menentukan pendamping di pemerintahan. Pertama, calon Wapres wajib memiliki kecocokan (chemistry) dengan Presiden, memegang teguh etika politik (fatsun) sebagai pembantu Presiden sesuai Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, serta mampu mengorkestrasi program kementerian dan lembaga lewat optimalisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
Kedua, kehadiran Wapres baru harus mampu menjaga stabilitas politik pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029 sekaligus memberi kepastian iklim ekonomi dan investasi demi kesejahteraan rakyat. Figur pendamping Presiden juga perlu piawai merangkul berbagai partai politik serta elemen masyarakat luas.
Ketiga, Wapres baru harus berikrar tidak menjadi kompetitor Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi politik 2029. Komitmen solid diperlukan agar roda pemerintahan berjalan harmonis dan berkelanjutan dalam dua periode kepemimpinan apabila kinerja bagi rakyat terbukti berhasil.
Berangkat dari pertimbangan aturan dan kebutuhan pemerintahan, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menyoroti sosok pertama yakni Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020 sekaligus tokoh pendiri partai pada 2008 itu dinilai memiliki rekam jejak kuat di parlemen dan pengawalan transisi pemerintahan.
Dasco menjabat Wakil Ketua DPR RI dua periode berturut-turut, yakni Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (2019–2024) serta Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (2024–2029), setelah sebelumnya menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan pada 2014. Perolehan suaranya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III terus menanjak selama tiga pemilu, mulai sekitar 56 ribu suara (2014), 99 ribu suara (2019), hingga 119 ribu suara (2024).
Pada 2024, Dasco memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran guna memastikan kelancaran transisi program dan anggaran antar-pemerintahan. Selain dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan (2022) dan menjabat Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (2020–2025), ia juga menerima Bintang Mahaputera Adipradana (2024), Bintang Republik Indonesia Utama (2025), Top Legislator Award (2023), serta KWP Award (2021).
Figur kedua yang dinilai layak oleh Tody Ardiansyah Prabu, S.H., adalah Dr. (HC) Ir. H. M. Hatta Rajasa. Teknokrat, politisi senior, sekaligus pengusaha sektor energi pendiri Arthindo Group itu memiliki pengalaman panjang memimpin empat pos kementerian berbeda secara beruntun.
Hatta pernah menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001–2004), Menteri Perhubungan (2004–2007), Menteri Sekretaris Negara (2007–2009), serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2009–2014). Saat menjadi Menko Perekonomian, ia merumuskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta proyek bilateral Metropolitan Priority Area (MPA) bersama Jepang, di tengah capaian pertumbuhan ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata berada pada kisaran 5,78 hingga 6 persen per tahun.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (2010–2015) dan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2014 itu juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 2026. Deretan tanda jasa yang diraihnya mencakup Bintang Mahaputera Adipradana (2013), The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Pemerintah Jepang (2024), Gwanghwa Medal dari Pemerintah Korea Selatan (2012), Public Policy Award dari Asia Society Amerika Serikat (2011), serta gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung (2019).
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Warung Prabowo 08 (Warga Pendukung Prabowo Subianto 08), Rinno Hadinata, S.Sos., menyoroti kapabilitas sosok ketiga yakni Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. Pendiri grup usaha Tiran Group dan pemegang lima hak paten pengendalian hama pertanian itu dinilai punya capaian nyata di sektor ketahanan pangan.
Pada periode pertamanya sebagai Menteri Pertanian (2014–2019), Indonesia mencapai swasembada beras, jagung, dan bawang merah dengan surplus beras sebesar 2,38 juta ton pada 2019. Pada masa jabatan berikutnya, produksi beras nasional tahun 2025 tercatat menyentuh 34,69 juta ton dengan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,56 juta ton pada Oktober 2026.
Amran juga menggagas program Brigade Pangan yang hingga November 2026 membentuk hampir 5.000 kelompok petani muda untuk mengelola sekitar 989.000 hektare lahan secara modern. Selain menyederhanakan sekitar 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, ia menggalakkan penggunaan alat mesin pertanian, program cetak sawah rakyat, serta membawa Kementerian Pertanian meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada 2016–2019.
Atas pengabdiannya, Amran dianugerahi Satyalancana Pembangunan (2007), Bintang Mahaputera Adipradana (2020), Bintang Mahaputera Adipurna, serta Bintang Jasa Utama (2026). Ia juga dinobatkan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional oleh PERTETA (2025), Tokoh Regenerasi Petani pada detikcom Awards 2026, peraih Transformative Leadership in Agricultural Governance pada CNN Indonesia Awards 2026, serta Most Popular Leader Awards 2026 dari The Iconomics.















