Clickinfo.co.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bandar Lampung melayangkan kritik tajam terhadap implementasi tiga program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Pemerintah didesak membuka ruang evaluasi secara menyeluruh dan objektif.
Ketua Umum PC PMII Bandar Lampung, Topik Sanjaya, menegaskan bahwa indikator keberhasilan program nasional tidak boleh hanya bertumpu pada besarnya serapan anggaran atau formalitas jumlah penerima manfaat. Kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel di lapangan wajib menjadi prioritas utama.
“Pemerintah harus membuka ruang evaluasi yang objektif. Jangan sampai program berskala besar ini justru menyisakan persoalan laten di jalur distribusi, ketidakefektifan anggaran, hingga memicu potensi penyimpangan koruptif,” ujar Topik di Bandar Lampung, Selasa, 23 Juni 2026.
Secara rinci, PC PMII Bandar Lampung menyoroti tiga klaster program tersebut:
*Makan Bergizi Gratis (MBG): Perlu pengawasan melekat agar kualitas nutrisi makanan, ketepatan sasaran penerima, dan efisiensi anggaran tidak dimanipulasi.
*Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Pemerintah harus memastikan program ini menjadi motor pemberdayaan ekonomi riil warga, bukan sekadar proyek administratif yang mangkrak di tingkat desa/kelurahan.
*Sekolah Rakyat: Kendati mengapresiasi perluasan akses pendidikan bagi warga miskin, PMII mengingatkan agar kualitas fasilitas, kompetensi guru, dan keberlanjutan anggaran diperkuat agar tidak terjebak pada pencitraan jangka pendek.
Lebih lanjut, Topik menggarisbawahi bahwa praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih menjadi hambatan fundamental bagi akselerasi pembangunan nasional di Indonesia. Sebesar apa pun dana alokasi yang disiapkan, dampaknya tidak akan optimal jika sistem pengawasan internal pemerintah masih longgar.
Oleh karena itu, PC PMII Bandar Lampung mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu serta penguatan sistem keterbukaan informasi publik. Sebagai elemen kontrol sosial, PMII berkomitmen akan terus mengawal jalannya kebijakan publik ini melalui instrumen kajian akademis dan advokasi berbasis kepentingan rakyat.
