Clickinfo.co.id – Ketua Umum Aliansi Rakyat Mahasiswa Anak Daerah (ARMADA) Aris Tama, S.H. mengajak seluruh elemen bangsa, pemuda, dan mahasiswa untuk mendukung percepatan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lewat kerja kolektif yang diimbangi pengawasan kritis, Minggu, 1 November 2026.
Aris, yang juga aktivis Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) serta alumni fungsionaris Sekretaris Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2021–2024, menilai dinamika unjuk rasa dan tuntutan masyarakat sipil merupakan pilar demokrasi yang sah. Kendati demikian, penilaian terhadap pemerintah dinilai perlu diletakkan secara proporsional dan objektif mengacu pada capaian lapangan.
“Pemerintah perlu terus bekerja dan membuka diri terhadap evaluasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat langkah pembenahan yang sedang berjalan. Kritik harus menjadi energi perbaikan, bukan justru menghilangkan semangat persatuan dan pembangunan bangsa,” kata Aris.
Mantan pengurus pusat PMII ini menyoroti akselerasi program tanggap darurat pemerintah dalam penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ketegasan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Penertiban penguasaan konsesi hutan dinilai krusial demi memulihkan kedaulatan ekologis serta menyelamatkan kekayaan negara dari kerugian tata niaga ilegal.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Aris menyambut positif bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rintisan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Agar tidak melenceng dari misi pemberdayaan, tata kelola kedua program strategis tersebut wajib diawasi secara ketat dan transparan dengan melibatkan langsung rantai pasok hasil panen petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
“Program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat kecil. MBG dan KDMP perlu menjadi penggerak ekonomi perdesaan. Kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan akuntabilitas anggaran harus diperkuat,” tegasnya.
Terkait aspek ketatanegaraan dan penegakan hukum, Aris mengingatkan komitmen aparatur dalam menjamin perlakuan hukum yang adil, pemberantasan korupsi tanpa kompromi, serta kepastian perlindungan kebebasan berpendapat di ruang publik.
“Persatuan bukan berarti tanpa kritik, dan dukungan bukan berarti tanpa evaluasi. Kita ingin pemerintahan berjalan optimal, pembangunan dinikmati masyarakat luas, dan kekayaan bangsa dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Aris.
