Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar entry meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas sinergi dalam tata kelola keuangan yang dinilai turut mendukung pencapaian berbagai prestasi Pemprov Lampung. Ia juga menyoroti keberhasilan Provinsi Lampung meraih Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
“Penghargaan ini menjadi bukti kerja keras kita bersama, di mana Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan secara tajam dari 11,6 persen pada Maret 2025 menjadi 9,3 persen pada Juni 2026, dan sukses mengentaskan lebih dari 200 ribu jiwa. Tentu capaian impresif ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ungkap Marindo.
Terkait pelaksanaan pemeriksaan, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan bahwa entry meeting menandai dimulainya tahap pengujian secara mendalam terhadap kepatuhan dan kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Pada Semester II Tahun 2026 ini, fokus penugasan kami mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Ada lima sasaran strategis yang menjadi objek pengujian, yaitu Kinerja Ketahanan Energi, Kinerja Ketahanan Pangan Jilid 2, Kinerja Pengelolaan RSUD, Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, dan Belanja Daerah. Kami di BPK menjaga independensi dan objektivitas, sehingga kami sangat mengharapkan sinergi Pemprov Lampung melalui penyediaan data yang akurat dan tepat waktu,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Marindo meminta jajaran Pemprov Lampung mendukung kelancaran proses pemeriksaan secara penuh.
“Tadi kita sudah mendengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala BPK Perwakilan. Saya minta seluruh kepala OPD yang menjadi lokus pemeriksaan pada kelima agenda strategis ini untuk bersikap proaktif dan kooperatif. Pastikan ketersediaan data yang akurat, berikan akses informasi yang dibutuhkan secara cepat, dan tunjuk staf teknis yang benar-benar memahami substansi data agar tidak ada kendala komunikasi,” instruksi Marindo.
Sejalan dengan arahan tersebut, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, turut menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK.
“Inspektorat akan terus mengawal dan mengoordinasikan kelancaran proses pemeriksaan ini. Saya mengimbau agar seluruh dokumen, data pendukung, dan komunikasi dengan tim pemeriksa dikoordinasikan secara tertib melalui satu pintu. Hal ini sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan informasi dan memastikan tidak ada keterlambatan yang menghambat tugas tim BPK,” ujar Bayana.
Melalui kolaborasi dan transparansi tersebut, tata kelola keuangan serta kinerja pelayanan Pemprov Lampung diharapkan terus disempurnakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
