Clickinfo.co.id — Sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kabupaten Tanggamus menggelar diskusi publik untuk membahas kualitas pelayanan publik, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sabtu, 24 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi tidak tampak hadir.
Diskusi yang berlangsung di Cafe HK itu dipandu tokoh aktivis Kabupaten Tanggamus, Usman Mursyid. Kegiatan tersebut melibatkan DPD KNPI Kabupaten Tanggamus, DPD-II Generasi Pemuda Nusantara (GPN) Tanggamus, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanggamus, serta Serikat Mahasiswa Tanggamus (SIMANTA).
Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, perwakilan Ombudsman RI, Staf Ahli Arpin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Suhartono, Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Tanggamus dari Fraksi Gerindra Romzi Edy, tokoh masyarakat Rizal Umar, serta insan pers.
Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi kalangan pemuda, mahasiswa, legislatif, dan eksekutif untuk membahas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Saat membuka diskusi, Usman Mursyid mempertanyakan dugaan adanya setoran proyek sebesar 20 persen dari pagu anggaran. Ia mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut bermuara, apakah masuk ke kas daerah atau mengalir kepada pihak tertentu.
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.
Usman juga mengaitkan dugaan tersebut dengan komitmen Bupati Moh. Saleh Asnawi saat awal menjabat, yang menurutnya menegaskan larangan bermain-main dengan uang maupun melakukan praktik setoran dalam bentuk apa pun.
Meski demikian, dugaan setoran proyek sebesar 20 persen tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Penelusuran terhadap sumber informasi, mekanisme pelaksanaan proyek, serta aliran dana diperlukan untuk memastikan kebenaran persoalan yang dipertanyakan dalam forum tersebut.
Selain menyoroti dugaan setoran proyek, peserta diskusi dari kalangan aktivis dan mahasiswa turut mempertanyakan realisasi janji Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Mereka menyoroti perkembangan program pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan kemajuan sesuai harapan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama masa kepemimpinan Saleh Asnawi dan Agus Suranto.
Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, realisasi program pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan capaian konkret, bukan hanya rencana maupun pernyataan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan program yang telah direalisasikan, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaian pembangunan yang menjadi prioritas.
Ketidakhadiran Bupati Saleh Asnawi dalam diskusi tersebut juga menjadi perhatian. Forum itu dinilai dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus dalam menjalankan pemerintahan serta mendorong perubahan di berbagai sektor.
Kehadiran kepala daerah dalam forum dialog semacam ini dapat membuka ruang komunikasi langsung dengan pemuda dan mahasiswa. Selain memaparkan capaian pemerintahan, forum tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendengar kritik, menyerap aspirasi, serta menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik.
Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diskusi publik diharapkan menjadi ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, alasan ketidakhadiran Bupati Saleh Asnawi dalam kegiatan tersebut belum diketahui. Konfirmasi dari pihak pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Diskusi publik tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih perlu diwujudkan melalui transparansi anggaran, pelaksanaan pembangunan yang terukur, serta pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi dan dialog terbuka, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanggamus diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
