Clickinfo.co.id – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung menggelar Seminar Hukum Nasional di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Syariah, Rabu (13/5/2026).
Seminar mengusung tema “Quo Vadis Hukum Indonesia: Menyoal Integritas Proses Pembentukan Undang-Undang, Evaluasi Sistem Pemilu, Antara Pragmatisme Politik, Efisiensi Anggaran, dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.”
Kegiatan menghadirkan Akademisi Universitas Lampung (Unila), M. Iwan Setiawan, S.H., M.H., dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai narasumber. Seminar diikuti mahasiswa serta peserta umum yang ingin mendalami isu-isu hukum, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., yang mewakili Dekan membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Prof. Liky mengatakan seminar hukum menjadi forum akademik yang penting untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan demokrasi.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam mengevaluasi proses pembentukan undang-undang dan sistem pemilu setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Ia juga mengapresiasi HMJ Hukum Tata Negara yang tetap mampu menyelenggarakan seminar nasional meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Kampus memiliki tanggung jawab moral dan intelektual. Mahasiswa harus dibiasakan berdiskusi, menyampaikan argumentasi, serta mengkritisi persoalan hukum dan politik secara ilmiah,” ujarnya.
Prof. Liky berharap seminar tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan sistem pemilu maupun peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Pelaksana, Putrawan Halmi Juliza, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan seminar, mulai dari sivitas akademika, panitia, hingga para narasumber.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat arah perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia.
“Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk menjawab berbagai persoalan mengenai identitas demokrasi dan arah hukum Indonesia ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua HMJ Hukum Tata Negara, M. Faqih Ilham Kusesi, mengatakan seminar nasional merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam memperkuat budaya akademik sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap persoalan hukum dan kebangsaan.
Ia berharap sinergi antara mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dapat terus terjalin sehingga mampu melahirkan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan hukum nasional.
Dalam sesi diskusi, narasumber membahas berbagai persoalan terkait integritas pembentukan undang-undang, evaluasi sistem pemilu, serta tantangan demokrasi di Indonesia.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya penataan daerah pemilihan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut narasumber, persoalan pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut integritas penyelenggara, kualitas demokrasi, dan bagaimana kekuasaan dijalankan secara akuntabel.
Melalui seminar ini, HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung berharap mahasiswa semakin kritis dalam memahami perkembangan hukum nasional serta mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
