Clickinfo.co.id – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan tidak sekadar berorientasi pada administrasi.
Menurut Egi, setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa harus mampu menghasilkan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Egi saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto, Anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan Lampung Almira Nabila Fauzi sebagai narasumber, jajaran kepala perangkat daerah, camat serta kepala desa se-Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam kesempatan itu, Egi mengatakan workshop tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa secara profesional.
“Workshop ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Egi.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas aparatur desa merupakan bagian dari upaya mendukung arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.
Pemkab Lampung Selatan, lanjutnya, juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa melalui Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman dan Unggul), khususnya pada pilar Unggul yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
Egi berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Harapannya, para kepala desa dan perangkat desa memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan sehingga mampu membangun manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas,” ujarnya.
Lebih jauh, Egi mengingatkan agar program pembangunan desa tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran atau selesainya kegiatan. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat.
Ia menyebut dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam setiap perencanaan program, yakni impact atau dampak dan sustainable atau keberlanjutan.
“Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut Ade, tata kelola keuangan desa yang baik harus berjalan seiring dengan pembangunan yang efektif dan pemberdayaan masyarakat.
Selain memperkuat transparansi dan akuntabilitas, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa serta mempercepat transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Workshop ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
