Clickinfo.co.id – Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Provinsi Lampung mengingatkan pemerintah daerah maupun instansi vertikal agar lebih selektif dalam menentukan pelaksana pekerjaan konstruksi yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
Ketua Aspeknas Lampung, Ronal Ramdan, menegaskan bahwa setiap proyek pemerintah harus dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki kemampuan, pengalaman, tenaga ahli, serta peralatan yang memadai.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, tetapi juga harus mampu menghasilkan kualitas bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Jalan yang baru selesai dibangun memang terlihat bagus. Gedung yang baru diresmikan juga tampak kokoh. Namun, waktu akan menjadi penguji sesungguhnya terhadap kualitas sebuah pekerjaan konstruksi,” kata Ronal pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia mengatakan masih banyak proyek yang baru beberapa bulan, bahkan beberapa hari setelah digunakan, mulai mengalami kerusakan, seperti jalan yang retak, beton mengelupas, drainase yang tidak berfungsi, hingga bangunan yang mengalami penurunan kualitas.
Menurut Ronal, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi seluruh pihak, terutama dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.
“Persoalannya bukan hanya mengenai besarnya nilai proyek, tetapi juga menyangkut siapa yang mengerjakan, bagaimana proses pemilihannya, serta apakah perusahaan tersebut benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi mempertaruhkan uang rakyat, keselamatan masyarakat, dan kualitas pembangunan daerah sehingga pemerintah tidak boleh sembarangan menentukan pelaksana proyek.
Ronal meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, maupun instansi vertikal yang mengelola anggaran negara agar mengedepankan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan.
“Dinas-dinas di Provinsi Lampung serta instansi vertikal harus profesional. Jangan asal menunjuk atau memberi ruang bagi mereka yang tidak jelas rekam jejaknya. Pekerjaan konstruksi ini mempertaruhkan keselamatan publik dan kualitas pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kualitas sebuah proyek sesungguhnya telah ditentukan sejak tahap perencanaan, penyusunan dokumen pengadaan, evaluasi peserta, hingga pemeriksaan kemampuan badan usaha.
“Proyek yang baik tidak lahir ketika alat berat mulai bekerja di lapangan, melainkan dimulai sejak proses pengadaan dilakukan secara profesional,” katanya.
Soroti Dugaan Praktik Pinjam Bendera
Dalam kesempatan tersebut, Ronal juga menyoroti dugaan praktik pinjam bendera dalam dunia jasa konstruksi.
Ia menjelaskan, praktik tersebut terjadi ketika sebuah badan usaha secara administratif menjadi peserta atau pemenang tender, namun pelaksanaan pekerjaan di lapangan diduga dikendalikan atau dikerjakan oleh pihak lain.
“Kalau praktik seperti itu benar terjadi, maka yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa dinyatakan memenuhi persyaratan sejak awal,” ujarnya.
Ronal menegaskan bahwa perusahaan konstruksi bukan hanya sebatas nama yang tercantum dalam dokumen administrasi.
“Perusahaan konstruksi bukan sekadar papan nama. Ada tenaga ahli, pengalaman, kemampuan teknis, peralatan, keselamatan kerja, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada badan usaha pelaksana,” katanya.
Ia menambahkan, perusahaan yang memenangkan pekerjaan harus benar-benar memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Pasalnya, pekerjaan konstruksi memiliki risiko tinggi apabila tidak dikerjakan oleh pihak yang kompeten.
Menurutnya, kesalahan teknis, lemahnya pengawasan, maupun keterbatasan tenaga ahli dapat berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan.
Ingatkan Konsekuensi Hukum
Selain berdampak pada kualitas pembangunan, Ronal juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila praktik pinjam bendera benar terjadi.
Ia menilai direktur atau penanggung jawab badan usaha dapat berada pada posisi yang rentan apabila perusahaan hanya dipinjamkan secara administratif, sementara pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh pihak lain.
“Jangan sampai karena meminjamkan perusahaan, para direktur yang rata-rata kurang memahami aturan hukum jasa konstruksi justru menjadi tumbal hukum,” ujarnya.
Ronal juga mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap calon penyedia jasa konstruksi.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi. Rekam jejak perusahaan, pengalaman pekerjaan, tenaga ahli, kemampuan teknis, hingga ketersediaan peralatan harus menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.
“Dokumen memang bisa terlihat lengkap. Tetapi kondisi di lapangan tidak pernah bisa berbohong. Di situlah kemampuan perusahaan benar-benar diuji,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ronal mengatakan Lampung memiliki banyak perusahaan konstruksi yang profesional dan telah membangun usahanya melalui pengalaman, investasi sumber daya manusia, serta menjaga reputasi selama bertahun-tahun.
Karena itu, ia berharap iklim persaingan usaha di sektor jasa konstruksi tetap berjalan secara sehat.
“Industri konstruksi tidak boleh dikotori oleh praktik yang membuat perusahaan profesional kalah bersaing dengan mereka yang hanya mengandalkan kedekatan atau permainan di balik layar,” pungkasnya.
