Clickinfo.co.id – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyoroti dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut melibatkan kelompok Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai dugaan tersebut berpotensi berdampak terhadap reputasi dan posisi Indonesia di kancah internasional.
Dalam pernyataan yang disampaikan saat berada di Pekanbaru, Riau, Rabu, 4 November 2026, Teguh mengatakan bahwa dugaan spionase di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius, terutama karena berkaitan dengan keamanan informasi dan stabilitas nasional.
Menurutnya, stabilitas negara berdaulat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan keamanan wilayah, tetapi juga oleh ketahanan informasi serta soliditas di lingkungan pemerintahan.
“Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara,” ujar Teguh.
Ia menilai, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah membangun peran diplomatik di berbagai forum internasional. Karena itu, dugaan penyadapan tersebut dinilai dapat memunculkan pertanyaan mengenai keamanan informasi negara dan kepercayaan mitra internasional.
Teguh juga berpandangan bahwa stabilitas politik domestik dan perlindungan rahasia negara merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan mitra strategis serta investor global. Menurutnya, dugaan tindakan yang melanggar batas hukum dan konstitusi dapat berdampak terhadap citra pemerintah dan kepercayaan internasional.
GREAT Institute menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak asing untuk memperlemah posisi Indonesia.
“Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam,” kata Teguh.
Untuk itu, GREAT Institute mendorong langkah evaluasi dan penguatan sistem keamanan negara. Langkah tersebut antara lain melalui pemeriksaan terhadap unsur aparat yang diduga bertindak di luar koridor hukum, audit keamanan siber, serta penguatan perlindungan komunikasi di lingkungan kepresidenan.
Teguh mengingatkan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek. Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, khususnya institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
GREAT Institute menyatakan akan terus mencermati isu tersebut dari perspektif geopolitik. Lembaga itu menilai perlindungan keamanan informasi dan kepercayaan publik maupun internasional menjadi bagian penting dalam menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global.
