Clickinfo.co.id — Upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) terus dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pelatihan pengasuhan bagi petugas pendamping ABH.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kyriad M2, Bandar Lampung ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku saku pendampingan berjudul “Mendampingi Bukan Menghakimi” serta buletin “Cerita dari Dinding Pembatas: Suara yang Tertahan”, Rabu, 6 Mei 2026.
Pelatihan pengasuhan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program INKLUSI, yang berfokus pada penguatan perlindungan, pemenuhan hak, serta penerapan pendekatan yang lebih inklusif terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.
Direktur Eksekutif PKBI Nasional, Leny Jakaria, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan Program INKLUSI, khususnya dalam mendorong pola pendampingan yang lebih ramah anak.
“Melalui program INKLUSI, kami ingin memastikan bahwa pendampingan terhadap anak dilakukan dengan perspektif yang lebih manusiawi, tidak menghakimi, dan berfokus pada pemulihan serta masa depan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Dr. Maulidi Hilal, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PKBI dalam meningkatkan kapasitas petugas pendamping.
Ia menilai, pelatihan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat kualitas pembinaan serta pendampingan terhadap ABH.
“Kami menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi upaya PKBI dalam menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dalam pendampingan anak. Ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembinaan yang lebih baik ke depan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan buku saku dan buletin yang diluncurkan dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus refleksi dalam memahami pengalaman Anak Berkonflik dengan Hukum. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pendampingan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.
