Clickinfo.co.id — Pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanggamus tengah menjadi sorotan. Sejumlah dugaan kejanggalan mencuat, mulai dari praktik pengelolaan proyek yang tidak transparan hingga pelanggaran prosedur dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan keterangan sumber yang enggan disebutkan namanya, terdapat indikasi praktik pengalihan pekerjaan proyek kepada pihak tertentu dengan selisih nilai yang dinilai tidak wajar. Bahkan, disebutkan adanya pemotongan dana yang berdampak pada berkurangnya anggaran yang diterima pelaksana di lapangan.
“Dalam beberapa kasus, nilai anggaran tidak diterima secara utuh oleh pelaksana, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan bahkan menyebabkan proyek tidak selesai,” ungkap sumber tersebut.
Selain itu, peran pengawasan di tingkat wilayah juga menjadi perhatian. Pihak kecamatan yang seharusnya memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan disebut tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan program, sehingga kontrol terhadap kegiatan dinilai lemah.
Kondisi ini diperparah dengan dugaan adanya oknum yang justru tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akibatnya, ketika muncul permasalahan, koordinasi antar pihak menjadi tidak berjalan efektif.
Sejumlah pihak juga menilai bahwa kondisi ini sejalan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan oleh kalangan aktivis, yang menyoroti adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Program KDMP sendiri sejatinya dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung stabilitas ekonomi, termasuk dalam menekan inflasi. Namun, jika tidak dijalankan sesuai aturan, tujuan tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai secara maksimal.
Diharapkan ke depan terdapat evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia yang terlibat. Penegakan aturan dan etika dinilai menjadi kunci agar program dapat berjalan sesuai tujuan awal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai berbagai dugaan tersebut. Publik pun menaruh harapan agar dilakukan penelaahan lebih lanjut guna memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
