Clickinfo.co.id – Pergantian Menteri Keuangan bukan hanya pergantian kursi. Di baliknya ada arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, kepercayaan masyarakat, bahkan masa depan ekonomi bangsa.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Pergantian pejabat adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, tidak tepat jika pergantian tersebut langsung dimaknai sebagai sesuatu yang buruk. Apalagi Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memahami cukup dalam mekanisme pengelolaan fiskal negara.
Namun, masyarakat tetap berhak bertanya, ke mana arah pengelolaan keuangan negara setelah Purbaya pergi?
Pertanyaan ini penting karena Purbaya selama menjabat membawa gaya kebijakan yang cukup berani. Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk mendorong likuiditas dan menggerakkan kredit ke sektor riil. Kebijakan tersebut bahkan terus dipertahankan dan diperpanjang.
Bagi Purbaya, APBN tidak boleh hanya menjadi angka dalam tabel kementerian. APBN harus bekerja, berputar, menciptakan kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gagasan seperti ini tentu menarik.
Sebab rakyat tidak membutuhkan APBN yang hanya terlihat sehat di atas kertas. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari yakni harga terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia, usaha kecil tumbuh, pendidikan semakin baik, pelayanan masyarakat tidak berbelit-belit dan pembangunan benar-benar dirasakan.
Tetapi di sinilah persoalannya. APBN yang besar juga berarti godaan yang besar.
Semakin besar uang yang dikelola negara, semakin besar pula potensi kepentingan yang ingin ikut bermain. Di sinilah istilah “mafia anggaran” menjadi relevan untuk dibicarakan sebagai persoalan tata kelola, bukan untuk menuduh individu atau kelompok tertentu tanpa bukti.
Mafia anggaran, jika benar-benar terjadi, tidak selalu bekerja secara kasar. Mereka bisa hadir dalam bentuk permainan proyek, penggelembungan anggaran, pengaturan pemenang tender, proyek yang tidak tepat sasaran, perjalanan dinas yang tidak perlu, belanja yang tidak produktif, hingga kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat.
Karena itu, mengganti seorang menteri tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Yang harus dibenahi adalah sistemnya.
Jika sistem penganggaran masih memiliki celah, siapa pun Menteri Keuangannya akan menghadapi persoalan yang sama. Sebaliknya, jika sistem pengawasan kuat, transparansi berjalan, aparat penegak hukum bekerja dan setiap rupiah APBN dapat ditelusuri, ruang bermain bagi para pemburu rente akan semakin sempit.
Di sinilah Suahasil Nazara menghadapi tantangan besar. Dia tidak hanya dituntut menjaga angka-angka fiskal, tetapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat.
Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah melanjutkan tugas Kementerian Keuangan untuk menjaga APBN yang kredibel, dapat dipercaya, serta mendukung program prioritas pemerintah.
Pesan tersebut sederhana, tetapi maknanya sangat besar. APBN harus dipercaya.
Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui konferensi pers. Kepercayaan lahir ketika masyarakat melihat bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara anggaran negara justru bocor melalui belanja yang tidak perlu.
Jangan sampai masyarakat kecil dikejar kewajiban pajaknya, sementara kebocoran penerimaan negara tidak diburu dengan keseriusan yang sama.
Jangan sampai pemerintah berbicara tentang efisiensi, tetapi di lapangan masih ditemukan berbagai praktik pemborosan.
Dan jangan sampai APBN menjadi ladang subur bagi mereka yang menjadikan anggaran negara sebagai sumber memperkaya diri. Inilah pekerjaan rumah terbesar Menteri Keuangan yang baru.
Suahasil tidak harus menjadi Purbaya. Ia memiliki karakter, pendekatan dan gaya kepemimpinan sendiri. Yang perlu dipertahankan bukan sosoknya, melainkan setiap kebijakan yang terbukti memberikan manfaat bagi rakyat.
Jika ada kebijakan Purbaya yang efektif menggerakkan ekonomi, mengapa harus dihentikan hanya karena orangnya berganti?
Sebaliknya, jika ada kebijakan yang ternyata berisiko terhadap stabilitas fiskal, tentu harus dievaluasi secara objektif.
Negara tidak boleh dikelola berdasarkan fanatisme kepada figur. Kebijakan yang baik harus dilanjutkan. Kebijakan yang keliru harus diperbaiki. Di sinilah pentingnya profesionalisme birokrasi.
Pergantian menteri jangan sampai berarti seluruh arah kebijakan berubah hanya karena pergantian orang. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi negara yang bekerja berdasarkan data, hukum, kepentingan nasional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo juga memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan pengelolaan APBN tidak hanya kuat dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga kuat dari sisi pengawasan.
Sebab persoalan terbesar bangsa bukan hanya bagaimana mendapatkan uang negara.
Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat.
Kita tentu berharap pergantian Menteri Keuangan tidak menjadi titik mundur. Justru sebaliknya, momentum ini harus menjadi kesempatan memperkuat fondasi fiskal Indonesia.
Jika Purbaya membawa semangat agar ekonomi tumbuh dan rakyat semakin sejahtera, maka Suahasil harus memastikan semangat tersebut tetap hidup dengan tata kelola yang lebih kuat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Rakyat hanya ingin tahu satu hal, apakah uang negara benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk kesejahteraan?
Jika jawabannya iya, pergantian menteri tidak perlu ditakuti.
Tetapi jika anggaran negara justru terus menjadi arena perebutan kepentingan, maka persoalannya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya.
Persoalannya adalah apakah negara cukup kuat untuk mengalahkan mafia anggaran yang bersembunyi di balik sistem.
Demi kehormatan negara dan kewibawaan pemerintah, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan pembenahan dan introspeksi nasional.
Sebab APBN bukan milik menteri, bukan milik kementerian, bukan milik partai politik.
APBN adalah uang rakyat. Dan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Bandar Lampung, 15 September 2026
Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
