Clickinfo.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa, 14 Juli 2026. Pendidikan penjenjangan kepemimpinan aparatur mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”.
Sebanyak 47 pejabat pimpinan tinggi pratama dari lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota se-Lampung, serta utusan kementerian pusat tercatat mengikuti agenda kediklatan yang berlangsung hingga 13 November 2026 mendatang. Kurikulum pembelajaran mengacu standar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan menitikberatkan penguatan integritas, kepemimpinan strategis digital, manajemen tata kelola publik, hingga perancangan proyek perubahan nyata.
Membacakan arahan gubernur, Marindo menegaskan bahwa arah kebijakan daerah wajib berjalan beriringan dengan visi besar Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kemajuan daerah tidak lagi semata ditakar lewat grafik pertumbuhan ekonomi makro, melainkan kepiawaian birokrasi merawat daya dukung lingkungan serta menekan risiko kerentanan bencana iklim.
“Melalui pelatihan, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, ketajaman membaca dinamika zaman, serta keberanian melahirkan terobosan yang adaptif. Pastikan setiap aksi perubahan yang dirancang tidak berhenti pada tataran formalitas administrasi, melainkan aplikatif dan berfaedah langsung bagi kesejahteraan warga,” tutur Marindo.
Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI Army Winarty memaparkan bahwa degradasi alam telah berkelindan menjadi isu fiskal, stabilitas pangan, hingga ancaman keselamatan warga. Pimpinan birokrasi masa depan dituntut menanggalkan cara kerja rutinitas demi menghadirkan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang menghasilkan nilai kemanfaatan publik secara luas.
