Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah VIII Bapenda Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Rabu, 1 Juli 2026.
Agenda penguatan reformasi birokrasi dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana serta disaksikan jajaran aparatur kantor pengelola pendapatan daerah. Rangkaian kegiatan ditandai penandatanganan pakta integritas bersama demi menanamkan tata kelola kerja yang transparan dan akuntabel.
Marindo menegaskan, deklarasi antikorupsi bukan sebatas seremoni formalitas di atas kertas, melainkan janji moral menghadirkan pelayanan administrasi perpajakan yang memuaskan warga. Langkah pembenahan internal dinilai sejalan dengan visi akselerasi pembangunan daerah menyambut Indonesia Emas 2045.
“Pencanangan Zona Integritas bukan sekadar tanda tangan, melainkan komitmen nyata menuju wilayah bebas dari korupsi demi mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar hanya dapat diwujudkan jika ditopang oleh birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tutur Marindo.
Peran Badan Pendapatan Daerah dinilai sentral sebagai penopang penerimaan kas pembangunan daerah. Oleh sebab itu, alur pelayanan kepada para wajib pajak harus berjalan semakin mudah, cepat, terbuka, serta bebas pungutan liar sebagai wujud penghargaan atas ketaatan warga menunaikan kewajiban retribusi.
Marindo mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menempatkan diri sebagai pelayan rakyat pemegang amanah publik. Setiap kebijakan teknis maupun perlakuan loket pembayaran mesti berorientasi memangkas birokrasi berbelit sekaligus menghadirkan solusi konkret atas kebutuhan masyarakat.
Penerapan Zona Integritas pada kantor pelayanan Samsat di Pesawaran diproyeksikan menjadi percontohan bagi organisasi perangkat daerah lain di lingkungan Pemprov Lampung. Standar pelayanan publik yang beretika didorong mengakar kuat guna menumbuhkan rasa percaya khalayak luas terhadap kinerja aparatur pemerintah.
