Clickinfo.co.id – Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional “Keadilan dalam Tata Niaga Singkong: Aspek Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Tata Niaga Harga Singkong di Lampung” pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) ini berlangsung di Ruang Auditorium Fakultas Hukum Unila.
Dalam sambutannya, Kapolda Helmy Santika mengapresiasi inisiatif BEM U KBM Unila yang mengangkat isu penting mengenai tata niaga singkong, mengingat dampaknya yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan petani di Lampung.
Ia menegaskan bahwa singkong bukan hanya komoditas pertanian biasa, melainkan tulang punggung penghidupan ribuan keluarga petani di provinsi ini.
“Seminar ini adalah momentum penting untuk kita bersama-sama mengurai benang kusut dalam tata niaga singkong,” ujar Irjen Pol. Helmy Santika.
Ia melanjutkan dengan menekankan, “Keadilan dalam tata niaga singkong adalah harga mati. Petani kita harus mendapatkan harga yang layak dan sesuai dengan kerja keras mereka. Praktik-praktik pelanggaran tata niaga, seperti permainan harga dan monopoli, harus diberantas tuntas demi tegaknya keadilan.”
Kapolda juga menyoroti peran aktif kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang merugikan petani.
“Polda Lampung berkomitmen penuh untuk mengawal dan menindak tegas oknum-oknum yang mencoba bermain-main dengan harga singkong, serta melakukan upaya-upaya penyelewengan lainnya,” tegasnya.
Polda Lampung akan bersinergi dengan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan akademisi, untuk menciptakan iklim tata niaga singkong yang sehat dan adil.
Seminar Nasional ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi petani singkong, hingga pelaku usaha di sektor pertanian.
Diharapkan, diskusi yang dihasilkan dari seminar ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan tata niaga singkong di Lampung, serta memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
