Clickinfo.co.id – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi kehadiran Migrant Worker Resources Center (MRC) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Timur sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Fasilitas tersebut tercatat menjadi satu-satunya pusat layanan pekerja migran di Indonesia yang terintegrasi langsung dalam satu atap MPP.
Pujian disampaikan Jihan saat meninjau langsung operasional MPP Kabupaten Lampung Timur, Kamis, 12 November 2026. Dalam kunjungan kerjanya, ia memeriksa kesiapan fasilitas MRC beserta berbagai gerai pelayanan publik terpadu lainnya.
Keunggulan utama MRC di MPP Lampung Timur terletak pada kemudahan akses satu pintu bagi calon maupun purna pekerja migran. Seluruh tahapan layanan tersedia lengkap di satu lokasi, mulai dari edukasi prapendaftaran, pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU), layanan prapemberangkatan, hingga pendampingan konsultasi apabila pekerja menghadapi persoalan selama masa penempatan di luar negeri.
“Di MPP Kabupaten Lampung Timur ini ada yang spesial karena hadir MRC yang merupakan satu-satunya di Indonesia yang dilayani di MPP dan terintegrasi dengan semua pelayanan. Mulai dari konsultasi, MCU, sampai prapemberangkatan. Bahkan, ketika sudah penempatan dan menemui masalah pun dapat berkonsultasi di MRC ini,” ujar Jihan.
Jihan turut menyampaikan penghargaan kepada Bupati Lampung Timur atas inisiatif menghadirkan pusat layanan terpadu tersebut. Mengingat Lampung Timur merupakan salah satu daerah kantong pekerja migran, inovasi ini diharapkan menjadi rujukan bagi kabupaten maupun kota lain di Tanah Air.
“Apresiasi kepada Ibu Bupati yang telah menginisiasi MRC hadir di MPP dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Semoga langkah ini menjadi contoh baik bagi kabupaten-kabupaten lain yang menjadi kantong migran serta membutuhkan perlindungan optimal,” katanya.
Secara fungsional, MRC bertindak sebagai pusat informasi dan konsultasi resmi pemerintah bagi PMI beserta keluarganya pada fase sebelum, selama, hingga setelah bekerja di luar negeri. Cakupan layanannya meliputi konseling psikososial dan rujukan psikolog, kanal pengaduan serta bantuan hukum, edukasi dan pelatihan keterampilan, program reintegrasi sosial ekonomi pascakepulangan, hingga penjangkauan serta penguatan tata kelola migrasi kerja berbasis desa.
