Clickinfo.co.id – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M. melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperjuangkan dukungan penguatan kelembagaan dan transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM), Jumat, 13 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Dian diterima oleh Kasubdit Posyandu Rahmania Lufitasari beserta jajaran Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Pos Pelayanan Terpadu. Forum koordinasi dimanfaatkan untuk memaparkan kondisi objektif tantangan geografis maupun keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mengakselerasi layanan dasar masyarakat.
Dian memaparkan, Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas daratan sekitar 2.907,23 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 11 kecamatan serta 118 pekon dan kelurahan. Sebanyak 65,10 persen wilayah daratannya merupakan kawasan lindung termasuk kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) disertai garis pantai sepanjang 210 kilometer yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Karakteristik bentang alam tersebut membatasi ruang pengembangan permukiman, infrastruktur, pertanian, maupun investasi daerah.
Dari sisi kemampuan keuangan daerah, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi akibat minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagian besar alokasi anggaran kabupaten terserap membiayai belanja pegawai yang mencapai sekitar 80 persen, sehingga pemenuhan belanja wajib menghadapi keterbatasan.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kami dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap adanya perhatian serta dukungan afirmatif dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, baik berupa bantuan sarana dan prasarana, dukungan program, maupun intervensi pendanaan untuk penguatan kelembagaan Posyandu,” kata Dian.
Ia menegaskan, keterbatasan geografis maupun fiskal daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi warga Pesisir Barat untuk memperoleh akses pelayanan dasar yang layak dan berkualitas.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kasubdit Posyandu Rahmania Lufitasari menyambut positif langkah proaktif TP Posyandu Pesisir Barat. Pihak direktorat memastikan proposal permohonan bantuan yang telah diajukan segera diteruskan kepada Direktur terkait yang tengah bertugas di luar kota guna memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Pada kesempatan yang sama, Rahmania mendorong TP Posyandu Pesisir Barat mulai mengimplementasikan transformasi Posyandu berbasis 6 SPM agar perannya tidak sebatas berfokus pada layanan kesehatan, melainkan terintegrasi mencakup bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), hingga bidang sosial.
Guna mewujudkan pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi hingga tingkat pekon secara bertahap dan berkelanjutan, TP Posyandu Pesisir Barat diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu keenam bidang SPM sekaligus meningkatkan kapasitas kader di lapangan.
