Clickinfo.co.id – Lima fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan sejumlah masukan, kritik, dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Berbagai catatan tersebut mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang dihadiri Bupati Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.M., di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis, 12 November 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat, Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir Staf Ahli Bupati, para asisten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam penyampaian pandangan umum tersebut, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp699,85 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp700,85 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp1 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi Amanat Indonesia Raya menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat PAD melalui pengembangan potensi pariwisata, UMKM, perdagangan, serta sektor produktif lainnya tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta evaluasi komposisi belanja daerah, khususnya belanja operasi dan belanja modal, agar anggaran lebih banyak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fraksi tersebut juga mendorong optimalisasi pengelolaan BUMD Pesisir Barat secara profesional, transparan, dan berorientasi pada sektor unggulan daerah, terutama pariwisata dan perikanan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap realisme target pendapatan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran. Fraksi Golkar meminta setiap sumber pendapatan disusun berdasarkan perhitungan yang rasional dan terukur.
Fraksi Golkar juga menyoroti terbatasnya alokasi belanja modal yang direncanakan sebesar Rp27,74 miliar. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, sarana kesehatan, dan pendidikan. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Pesisir Barat serta pengawasan kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian fraksi tersebut.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut menyoroti struktur pendapatan dan belanja daerah, terutama dominasi pendapatan transfer serta besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal.
PKB mendorong rasionalisasi belanja operasi, khususnya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja barang dan jasa birokrasi, agar tersedia ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur publik.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, peningkatan pemberdayaan UMKM, petani dan nelayan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta evaluasi dan pengaktifan kembali pengelolaan BUMD Pesisir Barat.
Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan pentingnya penyusunan APBD yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.
Fraksi PPP juga menyoroti besarnya alokasi belanja operasi yang mencapai sekitar 83,9 persen dari total belanja daerah, sementara belanja modal hanya sekitar 3,9 persen. Fraksi ini mendorong efisiensi belanja operasi, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta peningkatan alokasi belanja modal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan sejumlah catatan, di antaranya pentingnya penerapan prinsip keseimbangan anggaran, penyelesaian pekerjaan pembangunan yang tertunda atau tidak sesuai perencanaan, serta evaluasi terhadap pengelolaan BUMD.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pembahasan bersama DPRD terhadap hasil evaluasi maupun perubahan keuangan daerah dengan pemerintah provinsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan yang transparan.
Secara umum, pandangan kelima fraksi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Anggaran daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah.
Seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 antara DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara lebih terarah, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mengutamakan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
