Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin, 2 Maret 2026.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, didampingi Inspektur Provinsi Lampung, Bayana. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui program strategis KPK.
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
“MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK harus terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal, khususnya pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian.
Delapan area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.
Pada pelaksanaan MCSP 2025, Pemprov Lampung mencatat capaian membanggakan dengan menempati peringkat ke-5 nasional tingkat provinsi. Untuk area perencanaan dan penganggaran, Lampung bahkan meraih indeks tertinggi atau peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara pada area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berada di peringkat kedua secara nasional.
Marindo mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri.
“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Area yang sudah meraih predikat baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sementara area yang masih perlu pembenahan harus segera kita perkuat,” ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah pengampu utama segera menyiapkan dokumen dan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian MCSP 2026.
“Saya minta seluruh perangkat daerah bekerja sesuai timeline yang telah ditetapkan. Persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar hasilnya maksimal,” kata Marindo.
Menurutnya, keberhasilan dalam MCSP bukan semata soal peringkat, melainkan bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemprov Lampung optimistis dapat meningkatkan capaian pada penilaian MCSP Tahun 2026 sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
