Clickinfo.co.id — Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan.
Hal tersebut disampaikan dalam Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza–Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin, 2 Maret 2026.
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun melalui percepatan dan pemetaan anggaran secara ketat sejak sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang Rp600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skema-skemanya, efisiensi Rp200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak Rp400 miliar,” ujarnya.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas jalan provinsi.
“Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Ke depan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat bangga dengan jalannya,” tegasnya.
Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur telah menginstruksikan jajaran ASN untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.
“KPI-nya salah satunya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan yang diberikan,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan menekankan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung (IJP) Lampung, Abung Mamasa, menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pada tahun pertama kepemimpinan Mirza–Jihan yang dinilai sebagai fase krusial peletakan fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Ini baru peletakan pondasi, memang belum maksimal, tapi sudah terlihat arahnya. Kami melihat ada upaya Pemprov Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami tetap membangun sinergi tanpa melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik, tapi jangan nyinyir. Kritik harus proporsional dan profesional,” tegasnya.
Momentum refleksi satu tahun kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam mendorong pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
