Clickinfo.co.id — Sebanyak 19 eks pekerja SPBU Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang diwakili oleh Muzanni dan kawan-kawan secara resmi melaporkan pihak manajemen perusahaan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan berupa kesengajaan tidak membayarkan upah pekerja.
Laporan itu diterima dengan nomor surat B/93/I/RES.5/2026/DITRESKRIMSUS/POLDA JATIM. Pada Jumat, 9 Januari 2026, perwakilan pelapor telah memberikan keterangan kepada penyidik AKP Yanuar Wicaksono, S.Tr.K., S.I.K., di Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.
Kasus tersebut bermula pada tahun 2022, saat pihak SPBU merumahkan 19 karyawannya dengan alasan pandemi Covid-19. Meski para pekerja menyatakan kesediaan untuk tetap bekerja dan telah mengirimkan surat serta bukti dokumentasi guna menanyakan kejelasan status kerja, pihak perusahaan justru melarang mereka masuk kerja dan tidak membayarkan upah sama sekali.
Pihak perusahaan sempat menjanjikan pemanggilan kembali setelah kondisi dinyatakan normal. Namun hingga saat ini, janji tersebut tidak pernah direalisasikan.
Upaya hukum sebelumnya telah ditempuh melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2025 tertanggal Kamis, 24 April 2025, menyatakan bahwa tindakan terlapor yang tidak membayar upah selama pekerja dirumahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menghukum pihak terlapor untuk membayarkan upah periode Juli 2022 hingga Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp847.394.182.
Selain kewajiban yang telah diputuskan Mahkamah Agung tersebut, pihak terlapor juga diduga belum membayarkan upah periode Januari 2024 hingga November 2025 dengan estimasi kerugian mencapai Rp980.778.138.
Dengan demikian, total akumulasi upah yang diduga tidak dibayarkan kepada 19 pekerja SPBU Semampir mencapai Rp1.828.172.320.
Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa upah wajib dibayarkan apabila pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan namun tidak dipekerjakan oleh pengusaha. Selain itu, perbuatan tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar upah.
“Kami melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur karena persoalan ini bukan semata-mata sengketa perdata, melainkan telah mengandung unsur pidana ketenagakerjaan. Hak normatif kami sebagai buruh dirampas secara sengaja selama bertahun-tahun,” ujar Muzanni selaku Ketua PUK PT KDSB saat dikonfirmasi di Kantor KC FSPMI, Rabu, 14 Januari 2026.
Hingga berita ini diturunkan, para pelapor berharap Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat mengusut tuntas kasus tersebut guna memberikan rasa keadilan bagi para buruh di Kabupaten Probolinggo. (Alex)
