Clickinfo.co.id – Komandan Subdenpom 1/2-1 Tanah Karo, Kapten CPM Agus Setiawan, menegaskan komitmen institusinya untuk membangun kemitraan yang transparan dan terbuka dengan insan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta organisasi kemasyarakatan.
Langkah ini diambil untuk menghapus persepsi publik bahwa institusi Polisi Militer (PM) cenderung tertutup dan sulit diakses. Kapten CPM Agus Setiawan menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya di wilayah hukum Tanah Karo.
“Media adalah mitra kerja. Melalui rekan-rekan wartawan, kami bisa memperoleh informasi yang mungkin tidak terjangkau oleh personel kami yang terbatas. Sinergi ini sangat penting untuk memantau dinamika yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Kapten CPM Agus Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 7 Januari 2026.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat akan memperkuat stabilitas keamanan. Hal ini menjadi prioritas mengingat posisi strategis Tanah Karo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara.
“Kami mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Sebagai daerah wisata, keamanan dan kenyamanan wisatawan serta masyarakat lokal harus menjadi perhatian utama kita bersama,” tambahnya.
Pihaknya memastikan pintu kantor Subdenpom 1/2-1 Tanah Karo selalu terbuka untuk kunjungan koordinasi, selama informasi yang disampaikan bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selain membahas kemitraan media, Kapten CPM Agus Setiawan juga memberikan atensi khusus pada ancaman narkoba yang menyasar generasi muda. Ia menekankan bahwa selain penegakan hukum, benteng utama pencegahan ada pada institusi keluarga.
“Peran orang tua sangat vital. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari rumah sebagai fondasi utama pembentukan karakter anak,” tegasnya.
Melalui pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif ini, Subdenpom 1/2-1 Tanah Karo berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat sinergi lintas sektoral demi terciptanya ketertiban wilayah yang berkelanjutan.
