Clickinfo.co.id – Proses pencairan pembayaran pekerjaan proyek pemerintah di Bandar Lampung menuai sorotan setelah pihak pelaksana mengeluhkan adanya dugaan hambatan pada tahapan verifikasi pengawasan.
Pihak konsultan pengawas dari PT Anugerah Rekayasa Mandiri (ARM) dituding kurang transparan dalam menerbitkan rekomendasi administrasi pembayaran, Kamis, 12 November 2026.
Perwakilan pelaksana pekerjaan berinisial AR mengungkapkan, kendala pencairan termin berisiko mengganggu kelancaran progres fisik di lapangan, terlebih pekerjaan berjalan tanpa fasilitas uang muka. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan seharusnya berjalan objektif sesuai kontrak kerja, bukan justru menciptakan ketidakpastian administrasi yang menahan hak pembayaran rekanan.
“Jangan sampai kewenangan pengawasan justru dipersepsikan sebagai penghambat hak pembayaran pihak pelaksana pekerjaan. Apabila memang terdapat kekurangan dokumen, ketidaksesuaian volume, maupun kendala teknis, konsultan wajib menyampaikannya secara tertulis dan terbuka agar segera kami tindak lanjuti,” ujar AR.
AR juga mendorong instansi terkait menelusuri secara cermat sumber keterlambatan pencairan anggaran guna memastikan apakah kendala terletak pada rekomendasi teknis konsultan pengawas atau pada alur birokrasi pembayaran lainnya.
Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan konsultan pengawas PT Anugerah Rekayasa Mandiri, Aziz Harry, membantah pihaknya menghambat proses pencairan. Dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Aziz menyatakan seluruh penilaian teknis berpedoman ketat pada kesesuaian fisik di lapangan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami cuma pengawas dan melihat hasil kerja di lapangan. Kalau volume sudah sesuai RAB ya kami bilang sudah, tetapi kalau belum ya kami beritahu untuk segera dicukupkan volumenya,” jelas Aziz.
Terkait tuntutan penyampaian catatan evaluasi secara resmi, Aziz memastikan teguran maupun temuan kekurangan pekerjaan di lapangan telah diserahkan secara tertulis kepada pihak kontraktor pelaksana.
Sementara itu, upaya konfirmasi lanjutan kepada Direktur PT Anugerah Rekayasa Mandiri berinisial DP guna memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan dan kendala rekomendasi pencairan proyek masih belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.
