Clickinfo.co.id – Barisan massa gabungan Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung bersiap melancarkan unjuk rasa susulan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.
Aksi jilid dua digelar menyusul kekecewaan warga sipil terhadap penanganan perkara hukum di tingkat daerah yang dinilai jalan di tempat.
Koalisi masyarakat mendesak Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menarik berkas perkara yang menyeret Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana beserta saudari kembarnya, Eka Afriana. Langkah penarikan ke ibu kota dinilai mendesak guna menjamin transparansi serta independensi pengusutan.
Sorotan utama massa tertuju pada penanganan laporan dugaan ijazah atau dokumen palsu milik Eka Afriana saat meniti karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga menduduki kursi pejabat struktural pemkot. Selain masalah keabsahan berkas kepegawaian, Jarkot turut menyoroti kejanggalan pelaksanaan paket pekerjaan fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta kucuran dana hibah APBD senilai Rp92 miliar hingga Rp100 miliar ke instansi vertikal.
Ketua Jarkot Bandar Lampung Heriawan menegaskan para demonstran memilih bertahan menduduki Jakarta sampai pimpinan kementerian maupun petinggi kepolisian memberikan respons penanganan secara tertulis.
“Perjuangan kita belum usai. Ratusan massa akan terus bertahan di Jakarta sampai ada kepastian hukum tertulis dari Mabes Polri dan Kemendagri. Jika tidak ada tanggapan, kita akan mengerahkan rombongan yang jauh lebih besar lagi,” tutur pria yang akrab disapa Bang Awan dalam siaran persnya, Senin, 12 Oktober 2026.
Sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa telah mendatangi kantor Mabes Polri dan Kemendagri pada Rabu (7/10/2026). Dalam orasinya, mereka mengkritisi kebijakan belanja daerah yang menggelontorkan puluhan miliar rupiah bagi instansi penerima DIPA APBN, sementara pemkot justru meminjam dana Rp99,15 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) demi membiayai perbaikan jalan dan drainase.
Koordinator Aksi Alfriadi memastikan konsolidasi keberangkatan massa tambahan dari Sumatra menuju Jakarta sedang dirampungkan. Tiga pokok persoalan yang mencakup dugaan pemalsuan berkas, pembagian hibah, serta pengerjaan proyek dinas teknis dipastikan kembali disuarakan tanpa celah kompromi.
“Kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Tiga klaster masalah menyangkut dokumen palsu, pembagian hibah, dan proyek Dinas PU merupakan bukti nyata kerusakan tata kelola pemerintahan di Bandar Lampung. Kami pastikan kembali menggelar aksi serupa dan mendesak penegak hukum pusat menutup rapat celah kompromi,” pungkas Alfriadi.
