Clickinfo.co.id – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) mendesak penanganan terpadu lintas kementerian untuk memulihkan infrastruktur rusak akibat banjir di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Langkah ini menjadi perhatian utama berdasarkan hasil evaluasi lapangan pada Senin, 10 Agustus 2026.
Kerusakan paling mendesak berada pada Ruas Batu Basa–Batas Sei Pingai yang terputus total diterjang banjir awal Agustus lalu. Dampaknya, sekitar 300 kepala keluarga atau 1.000 jiwa kini terisolasi dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi lokal.
Anak-anak sekolah bahkan terpaksa menyeberangi aliran sungai secara manual demi bisa mencapai lokasi belajar. Mengingat lokasi ini merupakan kerusakan baru, pemerintah daerah diminta segera membangun jalur darurat tanpa perlu menunggu penyelesaian dokumen administrasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P).
Selain penyediaan akses sementara, pemerintah kabupaten bersama BPBD dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) didorong mempercepat penganggaran perbaikan permanen. Proyek bernilai Rp4,753 miliar yang semula dijadwalkan pada 2028 didesak untuk dimajukan pengerjaannya.
Penanganan di kawasan perdesaan ini juga dinilai tidak boleh sebatas menambal badan jalan. Penataan alur Sungai Batang Tiku serta pengendalian kawasan hulu perlu dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V agar infrastruktur perhubungan tidak kembali hancur tergerus air.
Di sisi lain, hambatan administratif menimpa Ruas Kelok Dama yang rusak berulang sejak 2024 dan kini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Pencairan dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) 2024 dari BNPB dilaporkan masih tertahan di tahap peninjauan Kementerian Keuangan.
Guna mengurai hambatan antarlembaga, Satgas PRR menginisiasi Rapat Koordinasi Terbatas bersama kementerian teknis, BNPB, Pemprov Sumbar, hingga Pemkab Padang Pariaman. Pertemuan ini difokuskan untuk mengunci kepastian anggaran serta target waktu pemulihan secara terukur.
Satgas PRR menekankan agar hasil pemantauan lapangan langsung ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Kepastian jalur lalu lintas yang aman dan tahan bencana menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlangsung hidup masyarakat terdampak.
