Clickinfo.co.id – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak keluarga besar perantau Minang yang berdomisili di Bumi Ruwa Jurai untuk mempererat kolaborasi taktis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 11 Juni 2026.
Pertemuan formal yang berlangsung hangat ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade, beserta jajaran fungsionaris pengurus wilayah dan tokoh masyarakat diaspora Sumatra Barat yang menetap di Lampung.
Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menegaskan komitmen organisasinya untuk memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Ia memastikan warga perantau Minang akan selalu memegang teguh filosofi adat dalam berasimilasi dengan masyarakat lokal.
“Kami memiliki prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oleh karena itu, IKM di Lampung siap berkolaborasi penuh dan mengawal realisasi program-program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah daerah,” kata Andre.
Dalam kesempatan tersebut, Andre juga memaparkan rencana strategis organisasi untuk membangun gedung sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Lampung. Fasilitas tersebut nantinya akan dioptimalkan sebagai pusat pelayanan sosial, kemanusiaan, serta ruang konsolidasi bagi seluruh perantau Minang di Lampung.
Merespons hal itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif kerja sama yang ditawarkan. Mirza menegaskan bahwa dalam paradigma sosial masyarakat Lampung, tidak ada sekat pemisah antara warga lokal maupun pendatang.
“Siapa pun yang tinggal, mencari nafkah, berkarya, dan ikut memberikan kontribusi di Lampung adalah bagian utuh dari keluarga besar masyarakat Lampung,” tegas Gubernur.
Secara objektif, Mirza mengakui peran signifikan warga diaspora Minang dalam memperkuat sendi-sendi ekonomi makro regional. Sektor perdagangan, UMKM, dan jiwa kewirausahaan yang melekat pada masyarakat Minang dinilai menjadi salah satu motor penggerak stabilitas pasar di Lampung sejak puluhan tahun lalu.
Terkait proyeksi pembangunan sekretariat DPW IKM Lampung, Gubernur menyatakan dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Ia pun meminta IKM Lampung untuk langsung tancap gas berintegrasi ke dalam program kerja taktis pemerintah, terutama di sektor hilirisasi perdagangan, pengendalian laju inflasi, hingga stabilisasi harga kebutuhan pokok di tingkat pasar.
