Clickinfo.co.id — Ketua Umum Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji, meminta tim pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket) Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lampung Timur bergerak cepat menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan sapi PO dan sapi betina yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam keterangan pers yang diterima media, Kamis, 4 Juni 2026, Seno Aji mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk memberikan keterangan terkait laporan pengaduan yang sebelumnya disampaikan DPP KAMPUD kepada Kejaksaan Tinggi Lampung pada 27 Februari 2025.
Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan data dan bahan keterangan yang saat ini tengah dilakukan oleh tim Pidsus Kejari Lampung Timur.
“Kita memenuhi undangan Tim Bidang Pidsus Kejari Lampung Timur pada 25 Mei 2026 guna memberikan keterangan terkait dugaan tipikor proyek pengadaan sapi PO dan sapi betina Tahun Anggaran 2023. Kami mendukung langkah tim kejaksaan untuk melakukan survei langsung terhadap keberadaan sapi yang tersebar di 11 kelompok tani di Lampung Timur dengan total 140 ekor sapi,” ujar Seno Aji.
Ia menilai verifikasi lapangan penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, jumlah ternak yang diterima, serta pemanfaatannya oleh kelompok tani penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Seno Aji juga meminta Kejari Lampung Timur memanggil pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak perusahaan pelaksana proyek, yakni CV. Sukadana Indah.
Menurutnya, salah satu aspek yang perlu ditelusuri secara mendalam adalah proses pembentukan harga satuan dalam pengadaan melalui sistem e-katalog. Ia menduga harga satuan yang digunakan sebagai dasar negosiasi tidak didukung hasil survei harga yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan selisih harga yang tidak wajar.
“Dicurigai harga satuan dibentuk tidak berdasarkan hasil survei resmi sehingga diduga tidak terdapat harga pembanding yang sesuai dengan harga pasar. Atas dasar itu, terdapat dugaan praktik mark-up harga dalam proyek pengadaan sapi PO dan sapi betina tersebut,” kata Seno Aji yang didampingi Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim Puldata dan Pulbaket Bidang Pidsus Kejari Lampung Timur telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk jajaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur serta beberapa kelompok tani penerima manfaat. Namun, verifikasi menyeluruh terhadap seluruh kelompok tani penerima bantuan disebut belum dilakukan.
Selain itu, pihak kontraktor pelaksana juga dikabarkan belum dimintai keterangan secara resmi dalam proses telaah yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pidsus Kejari Lampung Timur, Julang Dinar Romadlon, membenarkan bahwa laporan tersebut sedang ditelaah dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Penanganan laporan ini sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung kepada Kejaksaan Negeri Lampung Timur melalui surat resmi yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya, mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo.
Di sisi lain, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, sebelumnya menyampaikan bahwa laporan dugaan korupsi pengadaan sapi PO dan sapi betina persilangan tersebut telah masuk dalam tahap telaah oleh Bidang Pidsus Kejati Lampung.
Hingga saat ini, proses pengumpulan data dan bahan keterangan masih berlangsung guna menentukan langkah hukum selanjutnya terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan ternak yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,4 miliar tersebut.
