Clickinfo.co.id – Gagasan penguatan efisiensi anggaran dan kolaborasi diaspora mengemuka dalam dialog “Sauyunan” antara Pemerintah Kota Banjar dan Forum Peduli Banjar Patroman (FPBP) yang digelar pada Minggu, 19 April 2026 di Gedung Perhutani Bandung.
Dalam forum tersebut, Tody Ardiansyah Prabu, yang hadir sebagai Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul sekaligus aktivis pergerakan intelektual nasional, menekankan bahwa kesejahteraan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan efektivitas alokasi belanja.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas bukan hambatan, melainkan tantangan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan penentuan skala prioritas.
“Rumus utamanya bukan pada besarnya dana, tetapi pada efektivitas alokasi atau kualitas belanja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memfokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pencegahan stunting melalui layanan kesehatan.
Selain itu, penguatan belanja produktif juga menjadi kunci, dengan mengurangi pengeluaran rutin dan memperbesar porsi belanja modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam konteks ekonomi desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai strategis untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat juga disoroti melalui program padat karya tunai, yang tidak hanya menekan biaya pembangunan tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Dari sisi tata kelola, transparansi dan penggunaan data akurat menjadi faktor penting dalam memastikan program tepat sasaran. Pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan data kemiskinan yang valid dinilai mampu meningkatkan efektivitas kebijakan.
Lebih lanjut, forum juga mendorong Pemerintah Kota Banjar bersama DPRD untuk menyusun regulasi yang mendukung kemudahan investasi, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal).
Iklim investasi yang ramah, didukung infrastruktur prioritas serta kemudahan perizinan, diharapkan mampu menarik minat investor dan menjadikan Banjar sebagai kawasan strategis di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain itu, supremasi hukum dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, dianggap penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Forum ini juga menyoroti pentingnya peran diaspora sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Melalui inventarisasi sumber daya manusia unggul, diaspora diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Kolaborasi antar daerah turut menjadi fokus, termasuk kerja sama dengan wilayah sekitar seperti Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, hingga Cilacap dalam memperkuat ekosistem UMKM dan komoditas unggulan.
Pengembangan program kampung komoditas berbasis pertanian dan perkebunan juga diusulkan sebagai langkah strategis menuju pasar ekspor internasional.
Dialog ini turut dihadiri berbagai tokoh, di antaranya Wali Kota Banjar, Sudarsono, Ketua FPBP Endang Kuswara, serta sejumlah tokoh Jawa Barat seperti Eka Santosa.
Dalam pandangannya, Eka Santosa menekankan pentingnya menjaga kondisi sosial yang harmonis agar Banjar menjadi kota yang nyaman untuk investasi dan aktivitas ekonomi.
Ia juga mendorong pelestarian nilai budaya, seni, kuliner, serta penguatan identitas sejarah lokal sebagai bagian dari daya tarik daerah.
Dialog “Sauyunan” ini diharapkan menjadi agenda rutin sebagai ruang evaluasi kebijakan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dan diaspora dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
