Clickinfo.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bela Rakyat Indonesia (DPP ABR Indonesia) resmi menjalin kerja sama kelembagaan dengan Dewan Pimpinan Pusat Brantas Narkotika dan Maksiat (DPP BNM) untuk memberantas peredaran gelap narkotika sekaligus memperluas perlindungan hukum bagi warga.
Kesepakatan dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) di Lampung Skyland, Bandar Lampung, Jumat, 20 Oktober 2026 pukul 14.30 WIB.
Mengusung tema “Sinergi Strategis, Siapkan Posko Pengaduan Narkotika dan Bantuan Hukum Gratis”, kolaborasi kedua organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pencegahan hingga pengawasan penyalahgunaan narkoba. Acara penandatanganan dihadiri langsung Ketua Umum DPP ABR Indonesia Dr. (C) Hermawan, S.H.I., M.H., CM., SHEL, Ketua Umum DPP BNM Fauzi Malanda RDB, C.PL, Ketua DPD Kota Bandar Lampung Sony Mahiwal, serta Ketua PARFI dan Nadapati Muslieh Harni, S.E.
Ketua Umum DPP ABR Indonesia, Dr. (C) Hermawan, S.H.I., M.H., CM., SHEL, menegaskan bahwa kesepakatan bersama merupakan wujud komitmen organisasinya dalam membuka akses keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat. Langkah advokasi juga diperkuat untuk mendampingi warga yang berhadapan dengan berbagai persoalan hukum.
“Kerja sama antara DPP ABR Indonesia dan DPP BNM ini bukan sekadar penandatanganan MoU dan MoA, tetapi merupakan bentuk komitmen nyata untuk membangun gerakan bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika sekaligus memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat,” ujar Hermawan.
Menurut Hermawan, ABR Indonesia hadir membawa semangat membela kepentingan rakyat melalui program kerja yang konkret di lapangan. Ia menekankan bahwa perang melawan narkotika wajib dijalankan secara bersama-sama, terukur, serta tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum DPP BNM, Fauzi Malanda RDB, C.PL, menyoroti urgensi menyatukan kekuatan berbagai elemen guna membentengi generasi muda dari bahaya narkotika. Ia menilai persoalan penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa sehingga penanganannya tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja.
“Pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, organisasi, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait,” ungkapnya.
Fauzi memastikan jajarannya siap menjadi mitra masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan hukum sekaligus menyokong penuh langkah penindakan aparat kepolisian. “BNM berkomitmen mendukung langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami percaya bahwa perang melawan narkotika tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” tegas Ketum DPP BNM.
Melalui terbangunnya sinergi kelembagaan antara DPP ABR Indonesia dan DPP BNM, kedua pihak berkomitmen mengawal gerakan bersama di tengah masyarakat. Kolaborasi nyata lewat posko pengaduan dan layanan bantuan hukum gratis ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, bersih dari narkotika, serta taat hukum.
















