Clickinfo.co.id – Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (KAPMI) menawarkan sejumlah gagasan strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta ekonomi digital. Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Utusan Khusus Presiden RI Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D., di Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, pada 5 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, KAPMI diwakili Tody Ardiansyah Prabu, S.H., selaku Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri BPP KAPMI, mewakili Ketua Umum BPP KAPMI Muliansyah Abdurahman. Turut hadir Sekretaris Jenderal BPP KAPMI Mohammad Rozak, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Dany Laksana, serta Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Marlina.
Dalam pemaparannya, Tody Ardiansyah Prabu menyampaikan bahwa KAPMI hadir sebagai rumah besar bagi para pengusaha muda Indonesia. Melalui slogan “Berjuang, Bergerak, Berdampak, dan Berjaya”, KAPMI berkomitmen menghimpun, mengorkestrasi, dan memperkuat pengusaha muda di setiap provinsi agar mampu mengembangkan usaha berbasis teknologi serta meningkatkan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif di daerah.
Menurutnya, pengusaha muda harus mampu menjadi local hero dalam pengembangan kewirausahaan dan pembangunan ekonomi wilayah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi hingga tingkat desa, sekaligus mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
KAPMI juga menargetkan dapat mencetak satu juta pelaku usaha hingga 2029. Target tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen dalam waktu dekat hingga mencapai 8 persen, sekaligus sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta membangun pemerataan ekonomi dari desa dan wilayah bawah.
Salah satu gagasan strategis yang diusulkan KAPMI adalah pembentukan program Desa Komoditas dan penyusunan Blue Print Peta Komoditas Nusantara. Peta tersebut diharapkan terintegrasi dengan jalur perdagangan nasional dan internasional sehingga desa dapat dikembangkan menjadi simpul produksi dan ekspor yang memiliki daya saing global.
Pengembangan Desa Komoditas juga diarahkan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta dukungan infrastruktur dan penguatan ekosistem ekonomi wilayah. Program ini diharapkan dapat disinergikan dengan koperasi desa, kampung nelayan berbasis ekspor, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Tody juga menyoroti pentingnya peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan konsulat di berbagai negara agar lebih aktif menjadi bagian dari promosi dan pemasaran produk Indonesia. Menurutnya, keterlibatan perwakilan Indonesia di luar negeri dapat membantu membuka akses pasar, memperluas jaringan perdagangan, serta meningkatkan devisa melalui ekspor produk nasional.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia, mulai dari komoditas unggulan, produk halal, kekuatan maritim, hubungan historis dan kerja sama Asia-Afrika, hingga potensi perdagangan karbon sebagai negara tropis yang memiliki kawasan hutan luas.
Potensi tersebut perlu diorkestrasi melalui penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, termasuk memanfaatkan jalur strategis seperti Selat Malaka, Selat Makassar, serta jalur Bali dan Lombok. KAPMI memandang kolaborasi lintas sektor dan kawasan internasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan serta daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.
Saat ini, KAPMI telah membentuk Badan Pengurus Daerah (BPD) di 27 provinsi dan terus memperluas jangkauan organisasi menuju 38 provinsi. Pengembangan kepengurusan juga diarahkan hingga tingkat kabupaten/kota dan desa. Di tingkat pusat, BPP KAPMI memiliki 50 Wakil Ketua Umum yang membidangi berbagai bidang keahlian.
Selain itu, KAPMI mulai mengembangkan organisasi di lingkungan perguruan tinggi melalui KAPMI Perguruan Tinggi (KAPMI PT) yang telah terbentuk di sejumlah universitas di DKI Jakarta. Ke depan, program tersebut ditargetkan berkembang ke berbagai perguruan tinggi di daerah. KAPMI juga telah meluncurkan KAPMI Academy pada 4 November 2026 di Thamrin City, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan kompetensi pengusaha muda.
Dalam kesempatan tersebut, KAPMI menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan pemerintah pusat, khususnya melalui Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital. Sementara itu, BPD KAPMI di setiap provinsi diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah.
KAPMI juga menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan KADIN Indonesia, HIPMI, serta KADIN di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran dunia usaha sebagai lokomotif perekonomian bangsa. KAPMI turut menekankan pentingnya semangat kepentingan nasional atau nation interest dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Merah Putih dan cita-cita para pendiri bangsa.
Di bidang regulasi, KAPMI menyatakan dukungan terhadap upaya revisi Undang-Undang KADIN untuk memperkuat perlindungan dan pengembangan UMKM agar mampu naik kelas. KAPMI juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai landasan penguatan ekosistem kewirausahaan di Indonesia.
Menurut KAPMI, tindak lanjut kebijakan tersebut perlu diarahkan pada peningkatan rasio kewirausahaan, pengembangan UMKM berorientasi ekspor, penguatan akses pembiayaan, investasi, serta penciptaan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Pengembangan kewirausahaan juga perlu melibatkan perguruan tinggi melalui program inkubasi bisnis, pendidikan, pelatihan vokasi, dan model Teaching Factory. Fokusnya terutama pada pengembangan UMKM berbasis teknologi yang memanfaatkan bahan baku lokal Indonesia.
Selain itu, diperlukan kemudahan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi BPOM, dan sertifikasi produk lainnya. Pemanfaatan teknologi digital, media sosial, serta lokapasar juga menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.
KAPMI turut menyoroti pentingnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai instrumen untuk memperkuat industri nasional dan memastikan investasi memberikan dampak terhadap perekonomian domestik. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah substitusi produk impor, termasuk produk organik yang dipasarkan di supermarket, melalui pendampingan dan penguatan kapasitas UMKM lokal.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D., menyambut baik semangat para pengusaha muda yang tergabung dalam KAPMI beserta berbagai aspirasi dan gagasan strategis yang disampaikan.
Ia mengapresiasi upaya KAPMI dalam mendorong penguatan peran pengusaha muda, pertumbuhan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat pengembangan UMKM agar semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing.
Ahmad Ridha Sabana juga berharap pengurus KAPMI di daerah dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing untuk mendorong kemajuan ekonomi wilayah serta memperkuat kontribusi pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi nasional.
Melalui audiensi tersebut, KAPMI menegaskan komitmennya untuk terus bergerak di berbagai wilayah Indonesia, membangun kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi pengusaha muda sebagai bagian dari kekuatan ekonomi nasional sekaligus menjaga marwah perekonomian Indonesia di tengah tantangan global.
