Clickinfo.co.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong lahirnya regulasi agraria yang mampu melindungi hak masyarakat daerah sekaligus memberi kepastian hukum atas penyelesaian sengketa lahan.
Usulan disampaikan saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 20 November 2026.
Pertemuan digelar dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027. Gubernur Mirza mengapresiasi langkah Baleg DPR RI turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi nyata warga sebelum merumuskan beleid nasional.
Menurut Mirza, penyusunan undang-undang perlu bertumpu pada evaluasi pelaksanaan regulasi sebelumnya serta menjawab persoalan masyarakat yang belum tuntas. Ia mengungkapkan terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Provinsi Lampung yang melibatkan warga, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ujar Gubernur Mirza.
Persoalan pertanahan di Lampung berkelindan erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduk yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian maupun perkebunan. Kebijakan pemerintah pusat mendongkrak harga komoditas memang mengangkat pendapatan petani, tetapi manfaatnya belum merata dirasakan buruh tani penggarap lahan milik orang lain.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Selain perlindungan agraria, Mirza menekankan pentingnya sinkronisasi antara undang-undang di tingkat pusat dan peraturan daerah agar tidak memunculkan aturan tumpang tindih. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada anggota Baleg DPR RI daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, yang aktif menjembatani aspirasi masyarakat setempat ke tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa pada masa persidangan tahun sidang 2026–2027, pihaknya membentuk dua tim penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 menuju Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah. Langkah penjaringan aspirasi dijalankan agar setiap produk legislasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas.
Dalam pemaparannya, Bob Hasan menyinggung penyelesaian rancangan aturan tata cara pembentukan undang-undang serta mengingatkan bahwa produk hukum daerah wajib selaras dengan hierarki peraturan di atasnya. Terkait masalah pertanahan, ia menyebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi pijakan utama menciptakan kepastian hukum pengelolaan lahan di dalam maupun luar kawasan hutan.
Bob Hasan menegaskan reforma agraria tidak dirancang untuk menghambat iklim investasi, melainkan menutup celah penyalahgunaan pemanfaatan lahan. Ia membedakan mekanisme sengketa lahan yang memberi ruang pemulihan hak atau restitusi bagi pemegang bukti sah, dengan konflik agraria yang diselesaikan lewat redistribusi tanah termasuk alokasi 20 persen luasan HGU dan kewajiban plasma warga.
Pengelolaan lahan berskala besar wajib menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi warga sekitar agar kemajuan investasi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, serta kalangan akademisi pun terus diperkuat demi melahirkan regulasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 yang adil dan berpihak kepada rakyat.
















