Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antardaerah melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis, 19 November 2026.
Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan: Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, pertemuan ini dihadiri perwakilan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Turut hadir Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.
Dalam sambutannya, Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus mampu menghadirkan program kerja yang terukur dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak ada satu pun daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri di tengah berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi.
“Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Marindo.
Dalam penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Aplikasi tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.
“Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Marindo memaparkan empat langkah konkret yang perlu ditempuh FKD-MPU di bidang pangan.
Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antardaerah guna menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit. Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor untuk menjaga kepastian pasokan serta stabilitas harga.
Ketiga, mendorong pengembangan teknologi dan pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap kerawanan pangan.
“Inilah esensi kerja sama antardaerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, Marindo menyoroti posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Lampung juga memiliki kekayaan destinasi alam dan bahari, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, ia menawarkan konsep promosi bersama melalui pengembangan paket wisata lintas provinsi atau bundling yang mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU.
“Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Marindo.
Selain sektor pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU mempererat kolaborasi dalam tiga bidang strategis lainnya, yaitu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana bersama, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
“Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran platform digital bernama Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Peluncuran ini menjadi salah satu wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKD-MPU. Platform tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data serta memperkuat rantai pasok pangan antardaerah di 10 provinsi anggota guna mendukung stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI, Tin Latifah, menyampaikan materi tentang strategi optimalisasi produksi pangan nasional pada provinsi anggota FKD-MPU dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Narasumber kedua, Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI, Rickayatul Muslimah, memaparkan materi mengenai pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan dan peluang sinergi konektivitas pola perjalanan wisata (travel pattern) di provinsi anggota FKD-MPU.
Melalui forum ini, Pemprov Lampung berharap kerja sama 10 provinsi anggota FKD-MPU dapat semakin konkret, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, serta mendorong pembangunan daerah yang saling terintegrasi.












