Clickinfo.co.id – Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menegaskan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat Lantai III, Kamis, 12 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri 18 dari total 25 anggota dewan. Turut hadir Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dedi menjelaskan, penguatan tata kelola pendapatan daerah tidak semata bertumpu pada penyesuaian tarif pungutan, melainkan ditempuh melalui penggalian potensi baru, pemutakhiran basis data wajib pajak, pengetatan pengawasan, serta transparansi administrasi. Sejak 2025, pemerintah daerah telah mengimplementasikan kanal pembayaran digital melalui QRIS, virtual account, dan loket pembayaran elektronik guna mempermudah wajib pajak sekaligus meminimalkan celah kebocoran penerimaan.
Sebagai wujud keberpihakan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rancangan perubahan regulasi tersebut menetapkan pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi usaha makanan dan minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5 juta per bulan. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang tumbuh yang kondusif bagi pelaku usaha berskala kecil.
Pada sektor pariwisata, pemerintah kabupaten menyambut baik masukan legislatif terkait pengaturan tarif retribusi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, termasuk usulan alokasi penerimaan retribusi guna pemeliharaan kawasan wisata dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara di bidang layanan kesehatan, Dedi menjamin penyesuaian tarif retribusi tidak akan menghilangkan fungsi sosial fasilitas kesehatan milik pemerintah. Akses berobat dipastikan tetap terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, serta layanan gawat darurat tetap menjadi prioritas utama tanpa terhambat persoalan administrasi maupun pembayaran.
Seluruh hasil pungutan pajak dan retribusi daerah diarahkan kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan maupun perlindungan sosial. Usai penyampaian tanggapan umum eksekutif, pembahasan materi Ranperda secara terperinci akan dilanjutkan bersama DPRD dalam agenda rapat berikutnya.
