Clickinfo.co.id – Poros Wartawan Lampung (PWL) menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi belanja sewa, cetak, dan pemasangan visual (repostering) baliho atau billboard pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Penggunaan anggaran publikasi luar ruang tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan.
Dalam dokumen pemeriksaan BPK, ditemukan indikasi permasalahan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kas daerah sebesar Rp5.468.170.000 (terdiri dari komponen Rp3,41 miliar dan Rp2,05 miliar). Selain itu, BPK mencatat adanya ketidakhematan anggaran pada sewa tiang baliho mencapai Rp3.190.000.000.
Beban anggaran tersebut bersumber dari tiga pos pengadaan Sekretariat DPRD Lampung dengan total realisasi mencapai Rp10.647.610.000. Rinciannya mencakup pos sewa tiang baliho/billboard sebesar Rp7.480.000.000, biaya cetak banner Rp2.235.960.000, serta ongkos pemasangan visual (repostering) senilai Rp931.650.000. Seluruh paket kegiatan dieksekusi melalui mekanisme pengadaan langsung dengan menggandeng tiga entitas rekanan, yakni CV LSD, CV AI, dan CV TMTP.
Sekretaris Poros Wartawan Lampung Magel Hen menegaskan, temuan lembaga pemeriksa keuangan negara ini menyangkut alokasi dana publik dalam jumlah fantastis, sehingga Sekretariat DPRD Lampung wajib memberikan klarifikasi secara transparan dan akuntabel.
“Ini bukan angka yang kecil. BPK secara gamblang mengungkap adanya kelebihan pembayaran lebih dari Rp5,4 miliar dan indikasi ketidakhematan sebesar Rp3,19 miliar. Sekretariat DPRD harus membuka kepada publik bagaimana kontrak belanja tersebut dijalankan hingga berujung pada temuan BPK,” tegas Magel, Sabtu, 7 November 2026.
Magel mendesak pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung membeberkan bukti uji petik pelaksanaan, mulai dari dasar penetapan tarif sewa, kesesuaian volume fisik cetak, titik koordinat keberadaan baliho, validitas masa sewa tiang, hingga kesahihan dokumen administrasi pencairan dana.
PWL mendorong aparat pengawasan internal maupun penegak hukum mengawal tindak lanjut rekomendasi resmi BPK. Kelebihan pembayaran belanja reklame tersebut diinstruksikan segera dipulihkan melalui penyetoran kembali ke kas daerah, disertai evaluasi etik maupun hukum terhadap pejabat dan rekanan yang bertanggung jawab.
