Clickinfo.co.id – Persoalan konflik agraria, perlindungan petani, hingga hak masyarakat atas lahan menjadi sorotan dalam penyampaian aspirasi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam momentum Hari Tani Nasional (HTN) 2026 tersebut, PPRL menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov Lampung. Di antaranya percepatan penyelesaian konflik agraria, pembentukan tim penanganan konflik, perlindungan masyarakat terdampak, serta pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Tak hanya soal sengketa lahan, PPRL juga menyoroti perlindungan kawasan pertanian pangan, peningkatan produktivitas petani, serta perlindungan kawasan pesisir dan ruang hidup nelayan.
Mereka turut mendorong pelaksanaan regulasi baru tentang pengaturan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, pembebasan desa definitif dan kawasan transmigrasi dari klaim kehutanan maupun korporasi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Marindo menyatakan seluruh aspirasi telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Yang menjadi aspirasi Bapak, Ibu semua sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan,” ujar Marindo.
Ia mengungkapkan, Pemprov Lampung telah membentuk tim khusus untuk membantu penanganan dan penyelesaian persoalan pertanahan. Tim tersebut melengkapi Gugus Tugas Reforma Agraria yang sebelumnya telah dibentuk.
Selain itu, Pemprov Lampung telah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung.
Pemerintah daerah juga membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Lampung.
Terkait regulasi baru tentang pengaturan reforma agraria, Marindo mengatakan Pemprov Lampung sebelumnya telah mendukung proses pengesahannya. Saat ini, pemerintah daerah masih memantau proses pengundangan, penomoran, dan penanggalan regulasi tersebut.
Setelah proses administrasi selesai, Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas aturan turunan dan substansi setiap pasal agar implementasinya di Lampung dapat berjalan.
“Setelah ditetapkannya undang-undang pengaturan reforma agraria ini, kita akan meresponsnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai turunannya dan isi pasal demi pasal dari undang-undang ini. Kita memastikan tindak lanjutnya di Lampung,” katanya.
Marindo juga mengingatkan bahwa konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kepemilikan atau sengketa lahan. Persoalan tersebut dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, rasa aman, hingga kondisi perempuan dan anak.
Karena itu, ia menilai penyelesaian konflik membutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.
“Oleh karenanya, ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan harus disampaikan juga kepada pemerintah pusat dan tentunya dukungan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Pemprov Lampung, lanjut Marindo, akan membahas berbagai aspirasi tersebut bersama para bupati dan wali kota sebelum meneruskannya kepada kementerian terkait.
“Ini akan kita tindak lanjuti dan dibahas bersama dengan Bupati/Wali Kota, dan menindaklanjutinya kepada kementerian terkait,” tegasnya.
Di luar persoalan agraria, Pemprov Lampung juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani melalui program Desaku Maju. Dukungan yang diberikan antara lain bantuan pupuk hayati cair dan alat pengering hasil pertanian (dryer).
Menurut Marindo, peningkatan produktivitas pertanian harus dibarengi dengan hilirisasi agar petani tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari hasil pertaniannya.
“Bagaimana hilirisasi, penggunaan dryer di Provinsi Lampung, itu memastikan ekonomi di petani dan di desa itu mempunyai nilai tambah langsung, dan merasakan ekonominya bertambah di desa,” jelasnya.
Marindo mengapresiasi PPRL yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung yang turut mengawal aspirasi tersebut.
“Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu hadir bersama Bapak Ibu semua,” pungkasnya.
