Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menjadi narasumber dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Di hadapan tim panelis, Jihan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung kini telah berkembang dari sekadar penyampaian informasi satu arah menjadi sistem komunikasi dua arah yang aktif mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat.
“Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan. Dan melalui Lampung In ini, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya,” ujar Jihan.
Jihan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Untuk menjamin keberlanjutan keterbukaan informasi publik, Pemprov Lampung memperkuat landasan hukum melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
“Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut, maka melalui Perda ini menjadi suatu standar keterbukaan informasi yang pasti tentunya,” tegas Jihan.
Dalam bidang inovasi teknologi, Pemprov Lampung mengintegrasikan ekosistem pelayanan publik ke dalam portal digital terpadu Lampung In. Platform tersebut hadir sebagai layanan satu pintu (one stop service) yang mengintegrasikan berbagai layanan penting, mulai dari pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, layanan BAZNAS, hingga informasi pasar dan peringatan dini kebencanaan.
Dalam penanganan pengaduan masyarakat, platform tersebut juga dilengkapi sistem pengawasan berjenjang untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang. Salah satu fokusnya adalah pengaduan terkait kondisi infrastruktur jalan.
“Ketika ada masyarakat melakukan pengaduan jalan, kami meminta disposisi dari satu OPD yang berwenang yaitu BMBK untuk menindaklanjuti dan di kanal Lampung In ini yang dimiliki oleh kami, di dashboard-nya itu tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelasnya saat mencontohkan penanganan kerusakan jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan.
Jihan menggarisbawahi bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, tetapi juga harus didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan integritas pelayanan.
Menurutnya, terdapat empat pilar utama yang menjadi landasan pelaksanaan transformasi tersebut, yakni integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Komitmen Pemprov Lampung juga ditunjukkan melalui dukungan berkelanjutan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KI Award bagi badan publik, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelola media sosial dinas, hingga fasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik sepanjang 2026.
Menutup pemaparannya, Jihan menegaskan bahwa esensi keterbukaan informasi publik bukan hanya terletak pada banyaknya informasi yang disampaikan pemerintah, melainkan juga kemudahan akses, keterlibatan masyarakat, serta respons nyata dari pemerintah terhadap setiap aspirasi dan pengaduan.
“Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan, Bapak, Ibu, yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, kemudian mampu mendorong partisipasi, dan juga diikuti oleh respons pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang kami inginkan,” pungkasnya.
