Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung mematok target penuntasan verifikasi faktual calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selesai pada akhir September 2026, disusul penyelesaian fisik bangunan seratus persen pada akhir tahun.
Langkah percepatan ditempuh menyusul lonjakan kuota bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari pemerintah pusat yang melonjak tajam hingga 455 persen.
Alokasi renovasi hunian warga di Sai Bumi Ruwa Jurai meningkat pesat, dari 2.390 unit pada 2025 menjadi 13.276 unit pada tahun berjalan. Komitmen pengawalan disampaikan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menggelar koordinasi virtual bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dari Ruang Kerja Gubernur, Kamis, 17 Tahun 2026.
“Alhamdulillah di Provinsi Lampung kita sudah buat tim bareng dengan tim satker dan tim balai, selalu konsolidasi data serta komunikasi. Kurang 3.500 yang belum diverifikasi, saya targetkan akhir September tuntas semua, dan Desember bisa 100 persen selesai untuk pembangunan fisik,” ujar Mirza.
Guna mempercepat proses pendataan dan penginputan ke sistem digital e-RTLH, pemerintah provinsi merangkul bupati serta wali kota di 15 kabupaten/kota. Rapat evaluasi bersama diagendakan bergulir rutin setiap dua pekan sekali demi mengurai potensi hambatan administrasi di lapangan.
Menindaklanjuti arahan kementerian pusat, Gubernur Lampung berencana segera mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan serta kalangan perbankan daerah. Langkah diambil guna memperluas akses pembiayaan pemukiman yang terjangkau bagi kalangan pekerja sektor informal dan keluarga prasejahtera.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong seluruh pemerintah daerah memajukan jadwal pelaksanaan perbaikan rumah swadaya secara bertahap. Apabila pada 2025 program baru berjalan sekitar Agustus–September dan bergeser ke Juni pada 2026, maka pada 2027 pekerjaan ditargetkan sudah dimulai sejak Februari.
Di samping stimulan bedah rumah swadaya, Provinsi Lampung memperoleh kucuran proyek penataan hunian lain dari Kementerian PKP sepanjang 2026. Alokasi fisik mencakup pembangunan Rumah Susun TNI AU empat lantai berkapasitas 60 unit di Kabupaten Tulang Bawang, serta peremajaan kawasan permukiman kumuh Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat seluas 28,31 hektare.
Pada lini pembiayaan subsidi perumahan, penyaluran kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui BP Tapera di Lampung tercatat menembus Rp430 miliar yang dinikmati oleh 3.593 debitur keluarga berpenghasilan rendah.
