Clickinfo.co.id – Persoalan konflik agraria di Kabupaten Tulang Bawang kembali mencuat. Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) Provinsi Lampung mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan tanah masyarakat adat yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Rabu (26/8/2026).
Dalam pertemuan itu, KNARA menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kepastian hak atas tanah masyarakat, terutama di wilayah Bakung Ilir, Bakung Udik, dan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang.
KNARA meminta pemerintah melakukan pengembalian dan pengukuran ulang tanah ulayat yang selama ini menjadi bagian dari persoalan agraria. Selain itu, pemerintah didesak melakukan verifikasi dan identifikasi masyarakat hukum adat sebagai dasar pengakuan hak masyarakat atas tanah.
Tidak hanya itu, KNARA juga menuntut pembukaan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat, perlindungan hukum terhadap lahan warga, serta percepatan penyelesaian konflik agraria melalui koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Bahkan, KNARA turut mendorong DPRD Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria agar persoalan pertanahan di Lampung mendapat pengawasan dan penanganan lebih serius.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Marindo memastikan Pemprov Lampung telah melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, khususnya terkait persoalan lahan di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.
Menurutnya, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Pemkab Tulang Bawang dan mengambil langkah administratif dengan menyampaikan surat kepada pemerintah pusat pada 29 Mei 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berisi permohonan penyelesaian permasalahan lahan di Kampung Bakung Udik.
“Kami pastikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar menerima aspirasi. Kita buktikan, dari pertemuan pada bulan Mei lalu, sudah kami tindak lanjuti dengan menyampaikan surat kepada Presiden. Tindak lanjutnya terus kami monitor,” ujar Marindo.
Dalam surat tersebut, Pemprov Lampung meminta pemerintah pusat melakukan penataan aset lahan dengan tetap memperhatikan keberadaan tanah masyarakat Kampung Bakung Udik yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Marindo menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong verifikasi dan identifikasi masyarakat hukum adat sebagai salah satu tahapan penting untuk memastikan kejelasan subjek maupun objek tanah yang menjadi persoalan.
Pemerintah kabupaten/kota, kata Marindo, telah diminta menindaklanjuti proses tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menjadi bagian dari proses ini, termasuk memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan pemerintah pusat maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Ia mengakui, penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, BPN, pemerintah pusat, DPRD, masyarakat adat, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Karena itu, Pemprov Lampung berharap aspirasi KNARA dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Marindo menegaskan, penyelesaian konflik harus dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data dan aturan hukum agar menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi bersama berdasarkan data, aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
